“Laporan sudah kami serahkan kepada DKPP. Semoga MoU tersebut segera diakhiri,” ungkap Sekjen I DPP Relawan Jokowi di Jakarta Jumat (11/10). “Lemsaneg akan lebih peduli pada perintah atasan yaitu Presiden RI, ketimbang permintaan mitra MoU seperti KPU,” tambahnya.
Tentang nurani golput, selama ini Relawan Jokowi mengidentifikasi diri sebagai nasionalis yang berserakan dan eks golput yang melembaga. “Kami memang eks golput, dan selama ini kamilah pemenang Pemilu sesungguhnya,” kata Jandry.
Dari staf sekretariat DKPP diperoleh informasi, laporanaduan kepada DKPP tidak bisa atas nama lembaga. Sehingga berkas laporan kepada DKPP akan menjadi atas nama lawyer DPP Relawan Jokowi, advokad Astro Girsang SH.
Inilah surat laporan Relawan Jokowi kepada DKPP
Kepada Yth
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Dengan Hormat.
Sehubungan dengan adanya Memorandum of Understanding antara Komisi Pemilihan Umum dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang jelas-jelas melanggar kode etik yang disusun KPU sendiri, perkenankanlah kami menyampaikan laporan sebagai berikut
A. Nurani mantan golput terkoyak
Relawan Jokowi Presiden 2014 (Relawan Jokowi atau Bara KP), adalah nasionalis yang berserakan, eks golput yang melembaga. Setelah sekian lama menjadi golput dan kini telah mempercayai seorang sosok, dihadapkan dengan penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengindahkan kode etik yang disusun KPU sendiri, sama dengan mengoyak nurani golput.
Kami tidak mau nurani kami terkoyak, maka melaporkan pelanggaran etik oleh KPU. Kami memohon Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa laporan ini.
B. MoU KPU-Lemsaneg melanggar perundang-undangan
1. Berdasarkan Pasal 22 ayat ( 5 ) UUD 1945, Pemilihan umum diselenggarakan Komisi
Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
2. UU no,15 2011 tentang Penyelenggara Pemilu , Pasal 2 telah menegaskan Asas
Penyelenggara Pemilu yang meliputi mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum , keterbukaan ,proporsionalitas, profesionalitas,makuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
3. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu,
dengan jelas menentukan kewajiban untuk menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum, sepanjang tidak bertentangam dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 7 huruf c. Kode Etik Penyelenggara Pemilu ).
Lebih lanjut,Pasal 10 huruf c Kode Etik Penyelenggara Pemilu menegaskan menolak segala
sesuatu yg dpt menimbulkan pengaruh buruk thd pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain.
4. MOU KPU dengan Lemsaneg perlu dievaluasi oleh DKPP, mengingat langkah tersebut
dapat dinilai sebagai penyimpangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang mengharuskan KPU menjaga integritas, independensi dan imparsialitas dalam menyelenggarakan pemilu dan pilpres.
Berdasarkan pemikiran di atas, kami memohon dapat kiranya DKPP memutuskan memberi peringatan kepada KPU dan menyatakan MOU KPU-Lemsaneg tidak dilanjutkan.
Terima kasih.
Relawan Jokowi (Bara JP)
Sihol Manullang (Ketua Umum)
Utje Gustaaf Patty (Sekretaris Jenderal)
