Rapat koordinasi kelistrikan membahas krisis listrik dan kelanjutan pembangunan pembangkit
LKBKalimantan.com----Wakil Presiden (Wapres) Boediono meminta Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi krisis listrik di Sumatra Utara. "Saya minta kedua menteri segera merumuskan langkah bersama untuk menyelesaikan krisis ini," kata Wapres Boediono dalam Rapat Koordinasi Kelistrikan yang berlangsung di Kantor Wakil Presiden, Rabu, 11 September 2013.
Seperti kita ketahui, belakangan ini pasokan listrik di Sumatra Utara berkurang sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan industri maupun konsumen. "Kelangkaan listrik ini terjadi karena ada beberapa pembangkit, seperti Sibolga, yang masih menjalani perawatan," kata Dahlan. Perawatan pembangkit ini menimbulkan defisit pasokan listrik di Sumatra Utara sebesar 324 MW.
Masalahnya, perbaikan ini dijadwalkan baru selesai dalam tempo tiga bulan, Desember mendatang. Maka sebagai langkah urgen mengatasi kekurangan listrik selama masa perbaikan ini, Menteri BUMN sudah meminta PLN menyewa generator pembangkit listrik. Secara bertahap PLN akan menyewa beberapa pembangkit yang beroperasi bertahap mulai minggu ke dua bulan September hingga nanti mencapai total kapasitas sebesar 430 MW.
Selain itu, Menteri ESDM menegaskan bahwa ia sudah menandatangani tambahan alokasi gas sebesar 4 MMSCFD untuk PLN Sumatra Utara. "Sudah saya tandatangani alokasi gasnya setengah jam yang lalu," tutur Jero kepada rapat. Jika tambahan pasokan gas ini sudah mengalir, PLN akan dapat menghidupkan PLTU Belawan yang memang memakai bahan bakar gas. Ada tambahan pasokan listrik sekitar 20 MW dari sini.
Tak hanya menyelesaikan krisis jangka pendek, Wapres juga meminta kedua menteri merumuskan payung kebijakan yang lebih bersifat jangka menengah panjang untuk mencegah krisis terulang kembali di Sumatra Utara. Maka rapat koordinasi itu juga membahas berbagai masalah pembangunan pembangkit listrik agar tidak mengalami hambatan dan dapat selesai tepat waktu. Beberapa pembangkit yang prosesnya sudah berjalan itu antara lain pembangkit listrik Nagan Raya yang akan selesai Oktober 2013 dengan kapasitas 110 MW. Sedangkan pada 2014 mendatang ada beberapa pembangkit baru dengan total kapasitas 690 MW yang dijadwalkan mulai beroperasi. Pembangkit-pembangkit itu adalah PLTU Nagan Raya 2 (110 MW, Februari 2014), PLTU Pangkalan Susu 1 (200 MW, Maret 2014), PLTU Pangkalan Susu 2 (200 MW, Mei 2014), serta PLTMG Arun (180 MW, Desember 2014).
Masih ada lagi pasokan listrik dari panas bumi. Jika pembangunannya lancar, PLTP Sarulla akan mulai beroperasi pada tahun 2016. PLTP Sarulla secara bertahap akan menambah pasokan listrik di Sumatra Utara sebesar 110 MW pada 2016 dan terus meningkat menjadi 220 MW pada 2017.Di luar masalah kelistrikan di Sumatra, rapat koordinasi ini juga membahas hambatan pembangunan PLTU Jawa Tengah di Batang yang berkapasitas 2 X 1.000 MW. Hambatan utama di sini adalah pembebasan tanah yang belum tuntas. Tersendatnya pembebasan tanah ini membuat pembiayaan proyek ini juga belum mendapatkan lampu hijau (financial close) dari para kreditur. Langkah-langkah berikut untuk memastikan dan mempercepat penyelesaian masalah ini akan dikoordinasikan oleh Kantor Menteri Koordinator Ekonomi.
Selain Dahlan dan Jero, hadir pada rapat tersebut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendaman Supanji, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, serta para pejabat eselon 1 dari berbagai kementerian dan lembaga.***(wapresri.go.id)
