Deklarasi Menuju Indonesia Bersih dari Sampah 2020

Pemimpin kota/kabupaten di Indonesia diharapkan memiliki kepekaan tinggi terhadap kebersihan lingkungan di daerah yang dipimpinnya. Hanya pemimpin yang memiliki komitmen tinggi terhadap penyelesaian masalah sampah, yang akan bisa membawa daerahnya bersih dan bebas dari sampah. Harapan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Balthasar Kambuaya di acara Hari Peduli Sampah 2014 yang digelar di Taman Surya (halaman Balai Kota Surabaya), Senin (24/2).

Surabaya, Balthasar Kambuaya bersama dua mantan menteri Menteri Lingkungan Hidup, Sarwono Kusumaatmadja dan Rahmat Witoelar, hadir di Surabaya dalam rangka ikut mendeklarasikan gerakan Indonesia peduli sampah menuju masyarakat berbudaya 3 R (reduce, reuse, recycle) untuk kesejahteraan masyarakat. Deklarasi tersebut dihadiri oleh 30 walikota/ bupati se-Indonesia yang memiliki komitmen besar untuk mewujudkan Indonesia bersih dari sampah pada 2020 mendatang.

Dikatakan Balthasar, deklarasi walikota/bupati se-Indonesia ini menjadi sangat penting karena menyatukan komitmen para pemimpin untuk mewujudkan Indonesia bebas dari sampah. "Sampah di kota-kota besar baru bisa dikelola di bawah 50 persen. Selebihnya tidak diurus. Ada yang di jalan atau di sungai. Penyelesaian sampah membutuhkan leadership yang kuat dari pemimpin. Anda harus menjadi role model untuk memimpin masyarakat," tegas Balthazar Kambuaya dalam sambutannya.

Kambuaya mengatakan, dalam hal pengelolaan sampah, Kota Surabaya berada di depan kota-kota lainnya di Indonesia. Ini karena Surabaya punya beberapa indikator sukses dalam hal pengelolaan sampah seperti keberadaan bank sampah dan juga rumah kompos. Karena itulah, Surabaya terpilih sebagai tuan rumah pelaksanaan Forum 3 R se-Asia dan Pasifik kelima pada 25-27 Februari 2014.

"Surabaya lead (unggul) dari kota yang lain dalam pengelolaan lingkungan. Besok Surabaya dipercaya menjadi ruan rumah Fifth Regional 3 R Forum in asian and The Pacific. Saya minta dukungan dari walikota dan bupati untuk ikut hadir," sambung mantan Rektor Universitas Cendrawasih, Jayapura ini

Deputi IV Menteri Lingkungan Hidup Bidang pengelolaan Bahan Berbahaya da Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah, Rasio Ridho Sani menambahkan, deklarasi ini penting karena merupakan tekad bersama untuk berperan aktif dalam mengelola sampah menuju kota bersih yang dapat meningkatkan taraf kesehatan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

"Surabaya tidak hanya bersih, tetapi masyarakatnya juga berhasil mengubah sampah menjadi sesuatu yang menghasilkan secara financial. Bu Risma memiliki pendekatan bagus dalam memotivasi warganya, seperti membangun crumah kompos dan menjadikan sampah sebagai sumber listrik," ujar Rasio.

Sementara Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam hal pengelolaan sampah, tidak lepas dari peran aktif warga Kota Surabaya. Walikota menuturkan, di Surabaya ada banyak fasilitator lingkungan dari mulai ibu-ibu rumah tangga, hingga kalangan pelajar. Apalagi, Pemkot melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan, menggagas lomba kebersihan lingkungan seperti "Surabaya Green and Clean" dan "Merdeka dari Sampah" yang pesertanya merupakan warga antar kampung.

"Warga Surabaya mudah diarahkan karena mereka memiliki kepedulian yang tinggi. Warga Surabaya sadar bahwa sampah ternyata bisa menghasilkan uang, membuat lingkungan lebih indah dan sehat. Warga juga jadinya lebih rukun karena memiliki komitmen yang sama," tegas walikota Risma.

Walikota Risma mengatakan, kepedulian warga terhadap pengelolaan lingkungan berjalan selaras dengan upaya Pemkot Surabaya untuk mewujudkan Kota Pahlawan menjadi kota yang hijau, sejuk dan asri.  Dijelaskan walikota, untuk saat ini, Surabaya telah memiliki luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 26 persen. Angka itu telah melonjak jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut walikota, ketika dirinya masih menjabat kepala DKP, RTH di Surabaya masih sebesar 9 persen kemudian naik menjadi 12 persen.

Di dalam Undang Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mensyaratkan RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. RTH terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

"Saya inginnya RTH bisa di atas 30 persen sehingga Surabaya bisa lebih sejuk. Selain pembuatan taman, RTH juga bisa berupa pembuatan waduk. Tahun ini sedang kita usahakan," sambung walikota yang telah membawa Surabaya meraih 51 penghargaan dalam tiga tahun awal kepemimpinannya ini.

Selain Walikota Surabaya, beberapa walikota/bupati di Jatim yang hadir dalam deklarasi tersebut diantaranya Bupati Lamongan Fadeli Hasan, Walikota Malang HM Anton, Walikota Probolinggo Rukmini, Bupati Tuban Fatkhul Huda. Juga ada Walikota Bandung, Ridwan Kamil. Hadir pula Bupati Manokwari, Walikota Depok dan Walikota Banjarmasin.(sh86)