DPR Berduka Atas Meninggalnya Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama

JAKARTA - Menjelang peringatan hari kemerdekaan RI yang ke-69, keluarga besar DPR RI berduka. Putra terbaik bangsa yang menjabat sebagai Ketua Komisi V DPR RI Laurens Bahang Dama, Rabu (13/8)  menghembuskan nafas terakhir di RS Surya Husada, Denpasar- Bali akibat sebuah musibah yang terjadi di kediamannya di Jalan Pulau Hadi, Teuku Umar Kota Denpasar Bali.

Almarhum menjabat sebagai Ketua Komisi V DPR RI menggantikan rekan separtainya Yasti Soepredjo Mokoagow. Selama masa jabatannya, almarhum terkenal sebagai sosok yang baik dan mudah bergaul. Laurens juga sosok yang terbuka, cerdas dan akomodatif kepada seluruh anggota di komisinya. Bahkan sehari sebelum kepergiannya tersebut, Laurens sempat mengikuti kunjungan kerja terakhir ke Maluku pada 11-13 Agustus 2014 kemarin.

“Tak ada yang berbeda dari sikap Pak Laurens selama kunjungan kerjanya terakhir ke Maluku senin (11/8) kemarin. Saya duduk berdampingan dengan beliau satu pesawat, karena itu saya tidak mengira beliau akan pergi secepat itu. Tapi begitulah kehendak Tuhan,”kata Michael Watimena terhadap sosok Laurens.

Sementara itu bagi para wartawan yang bertugas di gedung Parlemen, Senayan, Ketua DPC NTT Partai Amanat Nasional (PAN) itu termasuk Pimpinan Komisi yang ramah dan sangat terbuka dengan wartawan. Ia selalu siap kapan saja wartawan membutuhkan informasi dan pendapatnya terhadap suatu hal. Tak heran jika selama ini sosoknya sangat dekat dengan wartawan.

Suatu hari tanpa sengaja seorang staff pemberitaan DPR pernah bertemu almarhum di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Tanpa sungkan-sungkan Laurens yang merasa mengenali staff tersebut langsung menyapanya terlebih dahulu.

“Jujur ketika itu saya tidak melihat, tapi beliau melihat dan menyapa saya terlebih dahulu, padahal kan beliau Ketua Komisi. Saat itu juga saya malu dan menjadi bertambah kekaguman saya terhadapnya,”ungkap Setiowati.

Selama karirnya, pria kelahiran Dewuk, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, 13 Februari 1964 ini pernah menjabat sebagai Ketua Forum Pariwisata NTT, Pembina Yayasan Nusa Wisata, serta Ketua DPC NTT  Partai berlambang Matahari terbit itu. Sontak kepergian Laurens secara tiba-tiba ini membuat terkejut semua pihak. Tidak hanya itu, duka mendalam juga dirasakan oleh seluruh keluarga besar DPR RI. Takdir berkata lain, Pemimpin Komisi V DPR RI yang juga menjadi salah satu putra terbaik bangsa itu sudah terlebih dahulu menghadap Illahi.

Akhirnya, pimpinan, anggota dan seluruh staff Setjen DPR RI mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Laurens Bahang Dama. Semoga almarhum mendapat tempat yang paling indah disisi Nya, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal baiknya, Aamiin YRA.*** (Ayu)

DPR dan DPD Gelar Sidang Bersama

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan menggelar sidang bersama dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-69. Acara tersebut dilaksanakan pada Jumat, 15 Agustus 2014, pukul 09.00 WIB.

Agenda utama acara tersebut adalah mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Soesilo Bambang Yudoyono dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Acara akan dihadiri Pimpinan Lembaga Negara, mantan Presiden/Wakil Presiden, mantan Pimpinan MPR, DPR dan DPD, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Kepala Staf TNI dan Kapolri. Hadir juga para duta besar perwakilan negara sahabat, dan tamu kehormatan Delegasi  Parlemen Meksiko turut hadir menyaksikan pidato Presiden kali ini.

Seperti juga pada penyelenggaraan Sidang Bersama pada tahun-tahun sebelumnya, acara ini juga dihadiri para teladan dari 10 kementerian/lembaga. Jumlah para teladan yang diundang tahun ini sebanyak 2.518 orang. 60 orang teladan di antaranya akan ditempatkan di balkon ruang rapat paripurna tersebut dan akan diperkenalkan saat pidato Ketua DPR RI.

Sementara itu, di hari yang sama, pukul 14.30 WIB, kembali akan digelar Rapat Paripurna DPR dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014 yang dilanjutkan dengan Pidato Presiden RI untuk menyampaikan RUU APBN Tahun Anggaran 2015 disertai Nota Keuangan.

Acara akan diawali dengan Pidato Ketua DPR RI Marzuki Alie yang dilanjutkan dengan Pidato Presiden RI. Usai pidato, Presiden akan menyerahkan RUU tentang APBN 2015 dan Nota Keuangannya kepada Ketua DPR. Setelah itu, Ketua DPR menyerahkan RUU tentang APBN 2015 dan Nota Keuangan kepada Ketua DPD Irman Gusman.***(mh/foto:iwan armanias/parle/iw).

Anugerah Bintang yang Mengharukan

JAKARTA - Bagaimana rasanya mendapat anugerah Bintang Mahaputra dari negara dan diserahkan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan? Lima Pimpinan DPR RI menjadi bagian dari 55 tokoh yang tahun ini merasakan sendiri pengalaman mendapat bintang itu.

"Saya merasa terharu perjalanan panjang dan pengabdian kami dinilai negara patut mendapat penghargaan Mahaputera Adipradana. Ini adalah anugerah dari Gusti Allah, anugerah dari negara, anugerah dari rakyat dan menjadi beban dan amanah bagi saya untuk terus bekerja sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara," kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso usai upacara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/8/14).

Penyematan bintang itu dilakukan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disaksikan oleh sejumlah pejabat negara. Upacara kenegaraan ini berlangsung khidmat dan turut dihadiri oleh sejumlah anggota keluarga dari para tokoh.

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman yang didampingi oleh istri mengatakan apresiasi dari negara ini mempunyai dua sisi. "Secara manusiawi tentu saya senang mendapat penghargaan karena ini berarti apresiasi, disisi lain saya perlu instrospeksi kemudian bagaimana saya bisa memberi kontribusi yang lebih baik lagi sehingga tanda kehormatan ini tidak semata-mata sebuah simbol," tuturnya.

Usai korps musik membawakan lagu Bagimu Negeri sebagai tanda upacara resmi penganugerahan selesai, seluruh anggota keluarga yang berkesempatan hadir segera datang menyalami. Ibunda Priyo Budi Santoso terlihat memeluk putranya dengan haru. Suasana yang hampir sama juga terlihat pada keluarga para tokoh lainnya.

Tahun ini, Presiden SBY setelah menerima masukan dari Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan juga menyampaikan Bintang Mahaputera Utama, Bintang Mahaputera Nararya, Bintang Jasa Utama dan Bintang Jasa Nararya.

Tokoh yang memperoleh Bintang Jasa Nararya diantaranya Kolonel Inf (Purn) Surachman yang juga seorang atlet peraih Juara I kejuaraan maraton di California dan Selangor Malaysia. Ia juga pernah menjuarai jalan cepat Master Asia di Taipei, Taiwan. Lainnya Pendeta Lipiyus Biniluk tokoh yang aktif memperjuangkan kerukunan umat beragama di Papua.***(iky)

Pimpinan DPR Terima Bintang Mahaputera Adipradana

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Ketua DPR RI Marzuki Ali dan Wakil Ketua Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, Sohibul Imam serta Taufik Kurniawan. Penyematan bintang dilakukan dalam upacara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/8/14).

Dalam Keputusan Presiden RI yang dibacakan Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTJTK) dijelaskan pemberian bintang kepada Pimpinan DPR serta 50 tokoh lainnya sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa diberbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara. 

Kepada wartawan usai upacara Marzuki mengaku tidak menduga akan mendapat penghargaan ini. "Kami tidak menduga sama sekali akan mendapatkan tanda kehormatan berupa Bintang Mahaputera Adipradana. Ada beberapa teman memberikan selamat tapi justru kami sendiri belum tahu sampai kemudian Sekjen DPR menginformasikan," ungkapnya.

Politisi FPD ini menyebut penilaian tentunya diberikan oleh Dewan GTHTK berdasarkan kriteria tersendiri dalam menilai kinerjanya. Ia menambahkan penghargaan yang diberikan negara ini menambah beban untuk bekerja lebih baik lagi bagi kepentingan masyarakat pada masa yang akan datang.

Tokoh lain yang mendapat penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dalam kesempatan itu diantaranya adalah istri Wakil Presiden Herawati Boediono, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Jaksa Agung Basrief Arief, mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni dan mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo.

Pemberian bintang dan tanda jasa ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Peringatan Kemerdekaan RI yang ke-69. Disamping Bintang Mahaputera Adipradana diserahkan pula Bintang Mahaputera Utama, Bintang  Mahaputera Nararya, Bintang Jasa Utama dan Bintang Jasa Nararya.

Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyampaikan doa penutup menyebut apa yang telah dilakukan putera puteri terbaik bangsa ini sebagai darma bakti dan amal ibadah. "Penghargaan ini adalah pengakuan tulus atas darma bakti. Terimalah Ya Allah bukan hanya sebagai darma bakti bagi bangsa tetapi juga sebagai amal ibadah yang tulus." Amin Ya Rabbal Alamin.***(iky/foto:andri/parle/iw).

DPR Dukung Penghapusan BBM bersubsidi di Jalan Tol

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Achmad Farial, mendukung kebijakan pemerintah yang menghapus bahan bakar minyak (BBM) bensin bersubsidi di sepanjang jalan tol, baik di Jakarta maupun luar Jakarta.

"Dengan dihapusnya BBM jenis premium yang berada sepanjang jalan tol, saya sangat setuju dan mendukung kebijakan itu. Orang yang melewati jalan tol, adalah orang yang sudah di atas kemampuan karena punya kendaraan sendiri," kata Farial, kepada Parlementaria, beberapa waktu lalu, saat mengunjungi Terminal BBM, Padalarang.

Alasan lain, kata Farial, penghapusan BBM jenis premium tersebut juga untuk mengurangi subsidi bagi asing.

"Di Jakarta ada perwakilan negara asing, perwakilan perusahaan asing, perusahaan nasional yang rata-rata menyewa mobil. Mereka hampir semua menggunakan BBM jenis premium, apakah kita harus mensubsidi Direksi-direksi perusahaan asing, perwakilan asing atau perusahaan nasional yang besar-besar. Jadi saya setuju untuk beberapa kawasan di Jakarta premium dibatasi. Saya tidak setuju premium dihapus untuk kendaraan roda dua dan umum untuk saat ini sampai ada moda transportasi yang layak," kata politisi F-PPP itu.

Berbagai pengurangan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dilakukan oleh pemerintah, setelah DPR dan Pemerintah sepakat memangkas kuota BBM Subsidi sebesar 2 juta kiloliter, dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter.

Program pengurangan tersebut, dimulai sejak awal bulan lalu, mulai penghilangan solar subsidi di Jakarta Pusat, penjadwalan penyaluran solar subsidi di wilayah tertentu, pengurangan kuota solar buat nelayan dengan kapal besar, dan hanya berselang hitungan hari, kini, masyarakat pengguna jalan tol tidak akan menemukan bensin jenis premium di sepanjang jalan tol.

Sampai akhir Juli 2014, Pertamina melansir realisasi konsumsi solar bersubsidi sudah mencapai 9,12 kiloliter atau sekitar 60 persen dari total kuota APBNP-2014 yang dialokasikan kepada PT Pertamina (Persero) sebesar 15,16 juta kiloliter. Sedangkan realisasi konsumsi premium bersubsidi mencapai 17,08 juta kiloliter atau 58 persen dari kuota APBNP-2014, sebesar 29,29 juta kiloliter.

Achmad Farial mendukung keputusan BPH Migas dan Pertamina yang membatasi penjualan BBM subsidi tersebut. Menurut dia, pembatasan itu diperlukan untuk menjaga konsumsi BBM subsidi tidak lebih dari 46 juta kilo liter pada tahun ini.

Dia menilai, pembatasan penjualan BBM subsidi juga untuk mengurangi beban negara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 2014, negara mengalokasikan dana sebesar 280 triliun untuk subsidi energi.

“Yang dibatasi itu kan SPBU di jalan tol, logikanya kalau masyarakat sudah bisa membeli mobil dan bayar tol artinya mereka sudah mampu dan tidak perlu disubsidi lagi. Jadi pembatasan penjualan BBM subsidi di SPBU jalan tol dan juga solar merupakan langkah awal untuk menjaga konsumsi BBM subsdi tidak melebih kuota,” kata Farial.

Farial mengatakan, konsumsi BBM subsidi akan terus meningkat seiring dengan naiknya penjualan motor dan mobil. Kata dia, setiap tahun industri otomotif menjual 7 juta unit motor dan 1 juta unit mobil.

"Dengan bertambahnya jumlah motor dan mobil, maka konsumsi BBM akan terus meningkat" tegasnya.***(as)

Masa Jabatan Busyro Pantas Diperpanjang

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari meminta pemerintah mempertimbangkan untuk memperpanjang masa jabatan Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas yang akan berakhir 10 Desember nanti. Pilihan ini atas dasar efisiensi anggaran dan kinerja Busyro yang dinilai cukup baik.

"Saya setuju kalau Pak Busyro kita dorong untuk meneruskan masa jabatannya dengan pertimbangan kinerjanya bagus. Jadi ini pertimbangannya bukan sekedar pertimbangan efisiensi, penghematan semata tetapi karena kandidat ini pantas diperpanjang," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (8/8/14).

Dengan perpanjangan itu berarti pemerintah tidak perlu membentuk panitia seleksi dan masa kerja pimpinan KPK bisa berakhir bersamaan pada Desember 2015 nanti. Namun Politisi FPDIP ini menekankan pilihan efisiensi ini tidak dapat dijadikan preferensi kebijakan selanjutnya karena prestasi kandidat tetap harus jadi pertimbangan.

Bicara pada kesempatan berbeda anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan kondisi negara yang sedang dalam proses transisi pasca pemilu. Hal ini menurutnya bisa saja mempengaruhi obyektivitas dalam penentuan kandidat.

"Masa bakti Menkumham akan selesai Oktober 2014. Publik bisa saja menafsirkan sebagai 'aji mumpung', pemerintahan akan berakhir lebih baik menanamkan orang kita di KPK," tuturnya.

Ia juga menggambarkan proses transisi yang juga sedang berlangasung di Senayan. Bisa dipastikan anggota DPR periode ini tidak akan sempat melakukan proses uji kepatutan dan kelayakan karena sudah memasuki masa purna bakti. Memperhatikan fakta ini ia mengusulkan dua opsi yang bisa diambil pemerintah.

Pilihan pertama menurutnya, memperpanjang masa jabatan Busyro Muqqodas hingga Desember 2015 atau pilihan lain mengosongkan kursi ini sampai masa tugas seluruh pimpinan KPK berakhir. "Selanjutnya pemilihan pimpinan KPK hanya sekali dalam satu periode," ujar dia.

Seperti diketahui Busyro Muqoddas mendapat amanah sebagai anggota KPK menggantikan Antasar Azhar yang terpaksa berhenti ditengah masa jabatan karena tersangkut kasus pidana. Kondisi ini membuat masa tugasnya berbeda dengan 4 pimpinan KPK lainnya.***(iky/foto:iwan armanias/parle/iw).

Integritas dan Intelegensi Mutlak Dimiliki Anggota Dewan

JAKARTA-Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI yang juga sekaligus sebagai anggota Komisi VIIIDPR, Sumarjati Arjoso berharap agar anggota parlemen periode mendatang selain harus memiliki integritas yang tinggi juga memiliki intelegensi atau kemampuan berpikir yang tinggi. Hal tersebut menyangkut tugas dan fungsinya sebagai anggota parlemen yang notabene sebagai wakil rakyat.

“Jadi begini, parle itu artinya bicara, sebagai anggota parlemen kita wajib berbicara, berbicara untuk menyampaikan aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Dimanapun kita berada harus menyampaikan aspirasi masyarakat didasari oleh pemahaman pada permasalahan yang ada. Tentunya kita berharap anggota parlemen, meski persyaratan tentang intelegensi, intelektualitas atau kemampuan berpikir tidak ada (hanya minimal lulusan SMA), tetapi sebagai seorang anggota parlemen tetap harus paham segala hal, paling tidak sesuai komisinya masing-masing,”jelas Sumarjati kepada Parlementaria beberapa waktu lalu.

Ditambahkan politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini, tidak jarang DPR juga melakukan fit and proper test untuk jabatan tertentu, olehkarenasejatinya anggota parlemen harus lebih pintar dari yang ditest.

Sumarjati memandang positif pembekalan yang diberikan DPR kepada para caleg terpilih, namun menurutnya tidak bersifat detail pada sebuah permasalahantertentu. Hanya sebatas penyamaan persepsi dan hal-hal teknis lain seperti bagaimana cara memimpin dan berbicara.

Kepada tenaga ahli sekalipun, anggota dewan tidak seharusnya menyerahkan seutuhnya tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Sumarjati, anggota dewan harus tetap memberikan arahan kepada Tenaga Ahli (TA) nya apa yang harus dibuat atau apa yang harus dikerjakan dari tugas-tugasnya tersebut. Disinilah tetap diperlukannya intelektualitas dan kemampuan berfikir dari anggota dewan dalam memberikan arahan kepada TA nya tersebut.***(Ayu/foto:iwan armanias/parle/iw).

Anggota DPR Periode 2014-2019 Ikuti Pembekalan di Lemhanas

JAKARTA-Wakil Ketua DPR  RI Pramono Anung membuka secara resmi pembekalan bagi anggota DPR RI yang terpilih dalam Pemilu Legislatif 2014. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional - Lembanas RI ini diberi nama Harmonisasi Wawasan Kebangsaan.

"Ini harmonisasi, jadi nanti ada proses dialog dan memberikan kesempatan kepada para anggota untuk menyampaikan pandangannya. Kita perlu berdiskusi karena memang harus dipahami terutama persoalan wawasan kebangsaan ini tidak semua mempunyai pemahaman yang sama," katanya kepada wartawan di Gedung Lemhanas, Jakarta, Selasa (5/8/14).

Politisi PDIP yang dalam Pileg lalu juga terpilih kembali ini menyebut anggota DPR terutama incumbent sudah memiliki pengalaman dalam menyusun sejumlah undang-undang sehingga pemahaman tentang wawasan kebangsaan sudah teruji. Harapannya menurut Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang ini baik anggota yang baru terpilih maupun yang lama sudah memiliki pemahaman yang sama.

Sementara itu dalam penjelasannya Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji menyebut kegiatan pembekalan berlangsung dalam empat gelombang. Pada gelombang pertama diikuti oleh 89 orang anggota DPR yang terpilih kembali sedangkan tiga gelombang lainnya diikuti oleh anggota yang baru terpilih pada pemilu lalu.

"Dengan kegiatan harmonisasi ini diharapkan dapat dihasilkan pimpinan tingkat nasional yang mempunya karakter kebangsaan yang tinggi dan kompeten dibidangnya serta mampu mengimplementasikan paradigma nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," ungkapnya.

Seluruh kegiatan pembekalan yang berlangsung di Lemhanas ini dijadwalkan berakhir pada tanggal 12 September yang akan datang. Sejumlah penceramah terkemuka akan tampil dalam sesi dialog diantaranya Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Wamenhan Sjafrie Sjamsuddin dan Dr. Anhar Gonggong.***(iky)

Hebat..!!! DPR RI Jadi Role Model Parlemen Afghanistan

JAKARTA - DPR RI khususnya KesekjenanDPR menjadi role model atau contoh bagi Parlemen Afghanistan. Hal tersebut ditandai dengan kedatangan delegasi Setjen Wolesi Jirga National Assembly of Afghanistanke DPR RI untuk yang ketiga kalinya, Selasa (5/8).

Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti menyambut baik keinginan Parlemen Afghanistan untuk belajar banyak tentang demokrasi, proses yang dilalui Indonesia dalam menghasilkan sebuah kebijakan atau undang-undang, serta bagaimana Setjen DPR RI memberikan dukungan terhadap Parlemennya. Hal tersebut mengingat beberapa waktu yang lalu Afghanistan baru saja melalui sebuah proses pemilihan umum dan baru terbentuk pemerintahan yang baru.

“Hubungan persahabatan Indonesia dengan Afghanistasn seyogyanya sudah sejak lama, bahkan tahun 1961 Presiden Soekarno pernah berkunjung dan berpidato di sebuah lapangan di Afghanistan. Dan untuk keparlemenan Afghanistan sendiri, kunjungannya kali ini ke Indonesia sudah yang ketiga kalinya. Tujuannya selain untuk terus menjalin persahabatan, Parlemen Afghanistan juga ingin belajar banyak dari Indonesia, tentang proses yang dilalui Indonesia untuk menghasilkan sebuah kebijakan atau Undang-undang. Afghanistan juga ingin mengetahui bagaimana Setjen DPR RI memberikan dukungan terhadap parlemen atau kedewanan,” kata Winantuningtyastiti.

Afghanistan menilai Indonesia sebagai negara maju dan negara besar yang masuk dalam sepuluh besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia cukup mampu mengawal proses demokrasi. Olehkarenanyalah mereka ingin mencontoh apa yang sudah dilakukan Indonesia, dalam hal ini Kesetjenan DPR RI.

Dikatakan Win, sebelumnyaAfghanistan pernah belajar tentang demokrasi dan proses berbangsa pada beberapa negara di Eropa, namun pihak Eropa malah menyarankan agar negara yang setiap 19 Agustus itu merayakan hari kemerdekaannya itu untuk belajar pada Indonesia.  Hal tersebut merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi Indonesia dipercaya menjadi contoh nyata negeri yang sukses mengawal demokrasi pasca reformasi beberapa tahun lalu.

Disisi lain,menurut Win Indonesia juga dapat mengambil hikmah atau manfaat dari kedatangan dan kerjasamanya dengan Afghanistan, salah satunya lewat keaktifan Afghanistan di beberapa organisasi internasional. Karena, meski parlemen Afghanistan masih tergolong baru terbentuk namun Afghanistan aktif di berbagai organisasi dunia, khususnya organisasi parlemen internasional. Hal tersebut cukup menguntungkan Indonesia, terutama ketika di berbagai kesempatan Indonesia mengajukan suatu resolusi, dan karena persahabatan yang dibina selama ini tak jarang Afghanistan memberikan dukungan penuh terhadap resolusi tersebut.***(Ayu/foto:odjie/parle/iw).

Membersihkan Hati Kembali Fitri

JAKARTA - Usai melewati fase Ramadan dan Idul Fitri tentu menjadi momentum berharga untuk membersihkan hati, kembali ke fitri. Inilah momentum penting bagi umat Islam, tak terkecuali bagi seluruh pegawai Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

Senin pagi (4/8), aula Gedung Nusantara dipenuhi para pegawai Setjen DPR. Senyum ceria dan saling bercengkrama mewarnai pertemuan halal bil halal. Berjabat tangan dan saling bertukar cerita setelah liburan.

Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti dalam sambutannya menyampaikan bahwa setelah membersihkan hati dan kembali ke fitri, diharapkan semua pegawai kembali memberikan kontribusi bagi lembaga DPR ini. Mulai Agustus ini agenda di DPR begitu banyak, sehingga membutuhkan perhatian para pegawai untuk terus berkontribusi menyukseskan agenda-agenda DPR.

“Kita bisa kerjasama berkontibusi lebih besar lagi untuk lembaga ini, terlebih kita akan menyambut banyak kegiatan. Selain Pidato Presiden, mulai minggu depan akan melakukan orientasi pemantapan untuk anggota yang lama melanjutkan tugas dan juga anggota yang baru. kemudian akan terus berlanjut sampai nanti pelantikan presiden,” ungkap Win.

Momentum halal bil halal ini juga sekaligus merefleksikan tragedi kemanusiaan di Palestina. Serangan militer tentara Israel telah menyengsarakan warga sipil di Palestina. Win dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh pegawai untuk mendoakan warga Palestina dan kaum muslim di beberapa negara sahabat lainnya agar selamat dari bencana konflik bersenjata.

“Saya ingin mendoakan kaum muslimin saudara-saudara kita di Palestina, Afganistan, Libia, dan lain-lain yang sekarang sedang mengalami konflik. Di Palestina korbannya sudah cukup banyak. Kita doakan semoga Allah memberikan kekuatan dan konflik ini cepat selesai,” harap Win. ***(mh/foto: naefuroji/parle/hr)

Delapan Partai Wakili di Senayan dari Kalbar,Golkar Satu Kursi

PONTIANAK – Seperti dikutip Lembaga Kantor Berita Kalimantan dari laman  Lembaga Kantor Berita Nasional Antara,bahwa sebanyak delapan partai akan menempatkan wakilnya di tingkat DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2014 -- 2019.

Berdasarkan data saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi serta DPD di tingkat Provinsi Kalbar dalam Pemilu Tahun 2014 di Hotel Mercure Pontianak, Jumat, PDI Perjuangan menempatkan tiga orang wakilnya di Senayan.

PDI Perjuangan sekaligus yang paling banyak menempatkan kadernya di tingkat DPR RI dari Kalbar.

Ketiganya yakni Karolin Margret Natasa, Lasarus dan Michel Jenno. Secara keseluruhan, PDI Perjuangan mendapat 817.770 suara atau 33 persen dari 2.478.622 suara sah. 

Bilangan pokok pembagi untuk mendapat satu kursi di DPR RI dari Kalbar yakni 247.863 suara karena jumlah kursi yang diperebutkan 10 buah.

Tujuh partai lain masing-masing menempatkan satu orang wakilnya di DPR RI. 

Yakni Partai Golkar atas nama Zulfahdli, Partai Gerindra atas nama Katherine A Ondoen, Partai Demokrat atas nama Erma S Ranik.

Kemudian Partai Amanat Nasional atas nama Sukiman, Partai Nasional Demokrat atas nama Syarif Abdullah Alkadrie, Partai Persatuan Pembangunan atas nama Usman Jafar, dan Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Daniel Johan.

Nama-nama tersebut berdasarkan jumlah suara yang diperoleh partai dan suara terbanyak di partai masing-masing.

Total suara Partai Golkar 348.986 suara, dibagi BPP 247.683 mendapat satu kursi, sisa 108.123 suara.

Partai Gerindra, mendapat 236.281 suara, lebih kecil dibanding BPP dan mendapat satu kursi.

Penentuan jumlah kursi selanjutnya berdasarkan suara terbanyak karena tidak ada yang mampu melewati BPP.

Partai Demokrat mendapat 196.890 suara, mendapat satu kursi. Partai Amanat Nasional mendapat 196.212 suara, mendapat satu kursi. 

Partai Nasdem mendapat 168.741 suara, mendapat satu kursi. Partai Persatuan Pembangunan mendapat 136.564 suara, mendapat satu kursi. Partai Kebangkitan Bangsa mendapat 117.937 suara, mendapat satu kursi.

Sementara PKS , PKPI, PBB dan Hanura, tidak menempatkan wakilnya di DPR RI dari Kalbar. Periode 2009 - 2014, PKS menempatkan satu wakil di DPR RI, sedangkan PKB dan Gerindra tidak menempatkan wakilnya.**(ant)