LKBKalimantan.com — Orientasi Reformasi birokrasi jangan semata-mata pada remunerasi, tapi diarahkan pada mempertajam kinerja Kementerian Agama (Kemenag), pada pelayanan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali saat membuka acara Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama tahun 2013, yang mengusung tema "Meningkatkan Komitmen Kementerian Agama dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi tahun 2014" di Jakarta, Jumat (27/9). Rakernas ini diselenggarakan dalam kerangka khusus untuk memperkuat komitmen reformasi birokrasi.
Menurut Menag, mengapa pemerintah menggebu-gebu untuk melakukan reformaqsi birokrasi. Menag di awal arahannya, meminta birokrat harus berlapang dada terhadap pandangan negatif dari luar tentang birokrasi. Stereotip birokrasi kita menurut Menag adalah birokrasi di bawah meja, karena banyak urusan urusan diselesaikan di bawah meja, identik dengan birokrasi banyak meja, yaitu satu urusan harus banyak melalui banyak meja.
"Birokrasi kita, birokrasi yang bertele-tele, main pingpong", terang Menag.
Kerena banyak meja, bertele-tele, lanjut Menag, birokrasi kita banyak aturan, maka pelayanan banyak tidak ada kepastian, peraturan hari ini begini besok bisa berubah, suka-suka pejabatnya. Maka ini banyak dirasakan pihak yang memerlukan jasa pemerintahan.
Birokrasi kita birokrasi yang boros, baik dari sisi penggunaan dan pelayanan birokrasi. Birokrasi kita birokrasi banyak wacana, gagasan bagus tapi implementasinya hampa, birokrasi kita birokrasi yang suka menyenangkan ke atas, laporan selalu bagus, bertolak belakang dengan realitasnya. Birokrasi kita, birokrasi yang memiliki kelemahan dalam dalam perencanaan.
Birokrasi kita juga birokrasi yang untung duluan, Menag mencontohkan, bila seorang pengusaha berusaha, izinnya seabrek (banyak), pengurusan izinnya bertele-tele. Kadangkala, lanjut Menag untuk mempercepat perizinan sehingga ada sesuatu yang dinikmati dulu oleh pejabat tersebut. Birokrasi kita, birokrasi yang lemah disiplinnya, birokrat-birokrat kita lemah disiplinnya. Birokrasi kita ditasbihkan sebagai abdi Negara, pelayan masyarakat, tapi realita di lapangan bukan itu, tapi ingin dilayani masyarakat.
"Inilah mengapa birokrasi kita harus direformasi, bila tidak memenuhi inti reformasi birokrasi, maka tinggal wacana", ujar Menag.
Menag mengingatkan, bila pejabat yang menangani ini (Reformasi Birokrasi) jangan banyak baca buku atau teori, harus melihat riil dilapangan.
"Saya sering menggebrak, agar reformasi birokrasi di Kementerian Agama segera dilaksanakan", tukas Menag.
Dalam arahannya, Menag mengatakan bahwa, salah satu out put reformasi birokrasi kita dalam penyusunan anggaran dan program. Setiap tahun anggaran Kementerian Agama meningkat, tetapi selalu diikuti oleh meningkatnya biaya rutin, belanja modal tidak sebanding dengan APBN kita. Menag mengilustrasikan, mengapa Jakarta, Surabaya, bandung, Medan, dan kota-kota besar lainnya macet, ini salah satu produk birokrasi kita.
"Saya minta Kementerian Agama betul-betul lakukan koreksi", tegas Menag.
"Saya minta pertemuan ini bukan pertemuan wacana, tapi pertemuan implementasi", ujar Menag.
"Capek berwacana, banyak waktu terbuang, reformasi birokrasi bisa tidak menyentuh akarnya", lanjut Menag.
Atas perolehan opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Kemeterian Agama (LKKA) dua tahun berturut-turut, menurut Menag ini merupakan prestasi bersama
" Saya mengucapkan banyak terima kasih atas prestasi yang dicapai ini", ujar Menag.
Terkait dengan LKKA selanjutnya, Menag meminta, agar tahun depan agar jauh lebih baik, upaya peningkatan laporan keuangan Kemenag dengan jumlah satker 4.476 satuan kerja tentu tidak mudah, di forum ini kita menatap ke depan.
Sebagaimana diketahui, Kementeran agama adalah salah satu kementerian yang menjadi deklarator yang mendeklarasikan laporan keuangan berbasis akrual. Untuk Kemenag, Menag berharap bisa dilaksanakan tahun 2013, bila tidak ada perbedaan jauh dari model laporan keuangan yang digunakan saat ini, atau tahun 2014.
Menurut Menag, mengapa pemerintah menggebu-gebu untuk melakukan reformaqsi birokrasi. Menag di awal arahannya, meminta birokrat harus berlapang dada terhadap pandangan negatif dari luar tentang birokrasi. Stereotip birokrasi kita menurut Menag adalah birokrasi di bawah meja, karena banyak urusan urusan diselesaikan di bawah meja, identik dengan birokrasi banyak meja, yaitu satu urusan harus banyak melalui banyak meja.
"Birokrasi kita, birokrasi yang bertele-tele, main pingpong", terang Menag.
Kerena banyak meja, bertele-tele, lanjut Menag, birokrasi kita banyak aturan, maka pelayanan banyak tidak ada kepastian, peraturan hari ini begini besok bisa berubah, suka-suka pejabatnya. Maka ini banyak dirasakan pihak yang memerlukan jasa pemerintahan.
Birokrasi kita birokrasi yang boros, baik dari sisi penggunaan dan pelayanan birokrasi. Birokrasi kita birokrasi banyak wacana, gagasan bagus tapi implementasinya hampa, birokrasi kita birokrasi yang suka menyenangkan ke atas, laporan selalu bagus, bertolak belakang dengan realitasnya. Birokrasi kita, birokrasi yang memiliki kelemahan dalam dalam perencanaan.
Birokrasi kita juga birokrasi yang untung duluan, Menag mencontohkan, bila seorang pengusaha berusaha, izinnya seabrek (banyak), pengurusan izinnya bertele-tele. Kadangkala, lanjut Menag untuk mempercepat perizinan sehingga ada sesuatu yang dinikmati dulu oleh pejabat tersebut. Birokrasi kita, birokrasi yang lemah disiplinnya, birokrat-birokrat kita lemah disiplinnya. Birokrasi kita ditasbihkan sebagai abdi Negara, pelayan masyarakat, tapi realita di lapangan bukan itu, tapi ingin dilayani masyarakat.
"Inilah mengapa birokrasi kita harus direformasi, bila tidak memenuhi inti reformasi birokrasi, maka tinggal wacana", ujar Menag.
Menag mengingatkan, bila pejabat yang menangani ini (Reformasi Birokrasi) jangan banyak baca buku atau teori, harus melihat riil dilapangan.
"Saya sering menggebrak, agar reformasi birokrasi di Kementerian Agama segera dilaksanakan", tukas Menag.
Dalam arahannya, Menag mengatakan bahwa, salah satu out put reformasi birokrasi kita dalam penyusunan anggaran dan program. Setiap tahun anggaran Kementerian Agama meningkat, tetapi selalu diikuti oleh meningkatnya biaya rutin, belanja modal tidak sebanding dengan APBN kita. Menag mengilustrasikan, mengapa Jakarta, Surabaya, bandung, Medan, dan kota-kota besar lainnya macet, ini salah satu produk birokrasi kita.
"Saya minta Kementerian Agama betul-betul lakukan koreksi", tegas Menag.
"Saya minta pertemuan ini bukan pertemuan wacana, tapi pertemuan implementasi", ujar Menag.
"Capek berwacana, banyak waktu terbuang, reformasi birokrasi bisa tidak menyentuh akarnya", lanjut Menag.
Atas perolehan opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Kemeterian Agama (LKKA) dua tahun berturut-turut, menurut Menag ini merupakan prestasi bersama
" Saya mengucapkan banyak terima kasih atas prestasi yang dicapai ini", ujar Menag.
Terkait dengan LKKA selanjutnya, Menag meminta, agar tahun depan agar jauh lebih baik, upaya peningkatan laporan keuangan Kemenag dengan jumlah satker 4.476 satuan kerja tentu tidak mudah, di forum ini kita menatap ke depan.
Sebagaimana diketahui, Kementeran agama adalah salah satu kementerian yang menjadi deklarator yang mendeklarasikan laporan keuangan berbasis akrual. Untuk Kemenag, Menag berharap bisa dilaksanakan tahun 2013, bila tidak ada perbedaan jauh dari model laporan keuangan yang digunakan saat ini, atau tahun 2014.
Hadir sebagai peserta Rakernas ini adalah, seluruh pejabat Eselon I, II, Kakanwil, Pimpinan PTAN.***(dm).
