Kuliah Umum Wakil Presiden Boediono di Universitas Oxford, Kerajaan Inggris
Oxford (LKBKalimantan.com) - Setelah mengalami perubahan mendasar di era reformasi, kini di usianya yang ke-68 tahun Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengkonsolidasikan demokrasi dan reformasi serta meningkatkan potensi ekonominya. Intisari dari tantangan besar tersebut mengarah pada satu isu utama, yakni meningkatkan standar tata kelola pemerintahan dari institusi-institusi politik dan ekonomi, termasuk birokrasi.
Demikian kesimpulan kuliah umum Wakil Presiden Boediono di Universitas Oxford, Kerajaan Inggris, 30 Oktober 2013. Turut mendampingi Wapres adalah Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Koentoro Mangkusubroto, Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler merangkap Kepala Protokol Negara dan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris Hamzah Thayeb.
Di awal kuliahnya, Wapres memberikan latar belakang sejarah Indonesia modern yang telah melampaui tiga pergantian rezim yakni, dari demokrasi parlementer menuju demokrasi terpimpin di akhir 1950an, dari Orde Lama ke Orde Baru di pertengahan 1960an dan dari Orde Baru ke era Reformasi pada 1998. Pada perubahan yang terakhir, Indonesia telah berhasil melampaui masa-masa kritis perubahan rezim otoriter ke demokrasi. Ini semua ditempuh, dan bermula, justru dalam situasi sulit krisis finansial yang melanda Asia.
Dari sisi politik, kunci kesuksesan perubahan tersebut terletak pada konsensus politik para pemegang kekuasaan, termasuk pihak militer Indonesia, untuk menghindari konfrontasi. Dari sisi ekonomi, pemerintahan Indonesia pada 1998 berhasil mengambil kebijakan ekonomi yang tepat demi membatasi efek buruk akibat krisis. Setahun kemudian, semua indikator yang berhubungan dengan kepentingan publik dan pasar telah distabilkan.
“Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi krisis sangatlah besar namun keputusan pemerintah untuk menanggung berbagai beban yang sulit di muka telah membuka jalan bagi pemerintahan berikutnya untuk menyetir ekonomi menuju perbaikan yang berkelanjutan,” kata Wapres.
Di masa sekarang, dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan itulah maka pemberantasan korupsi menjadi agenda nasional yang paling utama. Selain itu juga terdapat berbagai upaya serius dalam menangani masalah-masalah yang timbul dalam sistem desentralisasi dan hubungan antara institusi-institusi legislatif dan eksekutif. “Ada pula tekanan masyarakat yang kuat untuk perbaikan kualitas partai politik dan para kandidatnya,” kata Wapres.
Indonesia kini telah memiliki berbagai institusi yang diperlukan demi menghasilkan kebijakan-kebijakan makro ekonomi. Namun, masalah terbesar saat ini justru terletak pada ketersediaan infrastruktur penunjang dalam pertumbuhan ekonomi. Banyak proyek yang sedang dan akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, meski hal ini masih belum bisa sepenuhnya mengejar permintaan yang tinggi. Berbagai upaya untuk meningkatkan performa dan kapasitas badan usaha milik negara dan sektor privat pun sedang berlangsung.
Tantangan besar lainnya adalah bagaimana meningkatkan iklim bisnis dan kualitas layanan fasilitas publik yang keduanya mengarah pada program reformasi birokrasi. Kebanyakan targetnya adalah tujuan menengah, meski sejumlah terobosan sudah bisa dinikmati sejak sekarang. Selain itu, untuk memastikan pertumbuhan berjalan inklusif, Indonesia juga menerapkan berbagai program pengentasan kemiskinan. Tahun depan sistem jaminan kesehatan nasional akan diluncurkan.
Dalam jangka menengah, kekurangan tenaga terampil dan kualitas tenaga kerja kita akan menjadi tantangan serius dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatasinya, pemerintah Indonesia juga telah berupaya mereformasi beberapa perubahan mendasar pada sistem pendidikan kita. “Antara lain menaikkan gaji guru dan menerapkan program sertifikasi serta menerapkan kurikulum baru, memberikan subsidi bagi sekolah negeri dan meningkatkan pemberian beasiswa,” kata Wapres.***(wapresri.go.id)
Foto : Wapres Boediono memberikan kuliah umum di Blavatnik School of Government, Universitas Oxford, Kerajaan Inggris ***(foto: Jerry).
