LKBKalimantan.com----Kali ini Menteri Dalam Negeri,Gamawan Fauzi benar bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menanganii konflik Pilkada. Tapi harusnya dia bicara lebih kanjut,di masa mendatang hanya Gubernur yang dieleksi. Bupati dan Walikota diseleksi. MK adalah salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA),seperti Pengadilan Negeri (PN),Pengadilan Tinggi (PT) (sehubungan dengan otonomi provinsi disebut mahkamah TinggiMT),Pengadilan Militer, Pengadilan Tipikor dan Pengadilan HAM. Konflik Pilgub di tangani MT,lalu yang mengawasi hakim-hakim adalah sebuah Komisi di dalam MPR.
Hal itu disampaikan Umar Thalib tokoh masyarakat Ketapang kepada LKBKalimantan.com melalui pasilitas BlackBerry Massengernya,Rabu 9 Oktober 2013.
Menyikapi pernyataan Gamawan itu Umar Thalib,menyatakan bahwa pernyataan itu terlambat,sebab sengketa Pilkada sudah ratusan berjalan,kok baru sekarang dibahas.
Menjawab LKBKalimantan.com apakah berbagai persoalan hukum itu muncul di negeri ini akibat hukum dijadikan kelinci percobaan ?
Umar mengatakan bahwa bukan hukum dijadikan kelinci percobaan tapi dijadikan tambahan mata pencaharian yang besar untuk menjadi kaya-raya karena jika hanya gaji paling cukup untuk kebutuhan sehari-hari. “Makanya negara ini menjadi negara yang tidak ada kepastian hukum tergantung pada yang bersengketa kemampuan membayar (wani piro).”ujar Umar Thalib.
“Lalu jalan keluarnya ?”tanya LKBKalimantan.com lagi.
“Itu tergantung dengan iman mereka,kejujuran mereka apakah jabatan tersebut sebagai amanah atau jabatan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,tergantung imannya,apakah kepercayaan jabatan yang dipegangnya untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat atau untuk memberikan rasa takut pada masyarakat.”Kata Umar.
“Lantas kemudian siapa yang seharusnya mengambil kebijakan untuk membenahi carut marut pelaksaan hukum seperti itu ?” tanya LKBKalimantan.com.
Menurut Umar,sulit untuk pembenahannya karena korupsi sudah membudaya,satu-satunya jalan rekrutmen penjabat yang betul-betul tidak tercela dalam kehidupannya secara terbuka orang yang dinilai masyarakat baik tidak tercela.
“Apakah itu sebuah jaminan hukum di Indonesia akan baik Sementara system tidak dibenahi ?”tanya LKBKalimantan.com lagi.
“System apapun,tetap ada peluang,tergantung orangnya,jika dia orangnya jujur intreksitas baik dan akuntabel,walaupun systemnya buruk keadilan akan didapat dan terpenuhi.”Pungkas Umar Thalib.***(lkbk).
