JAKARTA(LKBK)-Pemerintah diminta lebih proaktif dalam menyuarakan kepentingan perdagangan yang benar-benar memberi ruang bagi bersaingnya produk unggulan bangsa, diantaranya hasil pertanian. Peluang dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-9 yang akan dilaksanakan di Bali 2-5 Desember 2013 harus dimanfaatkan dengan baik."Masalah utama kita sekarang adalah ketika salah satu produk pertanian unggulan kita, sawit ditolak oleh negara maju Amerika dan Eropa karena dikaitkan dengan isu lingkungan. Dalam posisi ini kita minta pemerintah lebih proaktif, meningkatkan posisi tawar dan memaparkan langkah-langkah positif yang sudah dilakukan," kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR Andi Anzhar Cakra Wijaya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/13) kemarin.
DPR menurutnya bersama pemerintah akan memperjuangkan isu terkait ketahanan pangan dan kepentingan petani terutama proposal public stockholding untuk ketahanan pangan yang diajukan negara-negara anggota G-33 yang dipimpin Indonesia. Dengan adanya public stockholding, diharapkan kebutuhan dalam negeri suatu negara dapat dipenuhi oleh negara itu sendiri sebelum memutuskan untuk membuka kran impor.
Dalam Konferensi Tingkat Menteri negara-negara anggota WTO di Bali tetersebut, DPR juga akan berperan bersama sejumlah parlemen anggota IPU (Inter-Parliamentary Union) menjalankan fungsi pengawasannya dalam sidang yang disebut PC WTO (Parliamentay Conference on the WTO).
"Jadi PC WTO ini akan meningkatkan transparansi ekternal WTO dan membuat organisasi antar pemerintah ini bertanggung jawab kepada parlemen sebagai wakil rakyat. Nanti akan ada sesi dialog antara anggota parlemen dengan menteri perdagangan," papar wakil rakyat dari Fraksi Amanat Nasional ini.
Sejauh ini dari sejumlah anggota IPU yang beranggotakan parlemen dari 162 negara sudah menyatakan akan hadir dalam sidang PC WTO. Sementara delegasi parlemen Indonesia akan dipimpin Ketua DPR Marzuki Ali, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Pimpinan dan 3 orang anggota BKSAP.***(iky)
