JAKARTA (LKBK) -Semua warga negara bebas menyampaikan pendangannya. Media massa juga bebas melontarkan kritik, bahkan kadang kecaman yang pedas, kepada para pemimpin maupun pejabat Pemerintah. Perbedaan hirarki antara pemimpin dan rakyatnya pun menjadi semakin tipis.
Kebebasan berpendapat membuat pemerintahan sekarang berjalan di bawah kontrol yang sangat ketat. Setiap langkah mendapatkan sorotan, bahkan sampai ke detail yang paling rinci. Semua potensi penyelewengan kekuasaan juga terekspos secara telanjang.
Kebebasan pers adalah bagian yang tak terpisahkan dari demokrasi. Dalam suatu kesempatan saya mengatakan bahwa saya percaya pada demokrasi karena ia adalah sistem yang dapat menyatukan kehendak rakyat dan penguasa. Manunggaling Kawulo Gusti.
Dalam kesempatan itu saya juga menyinggung betapa pentingnya upaya membangun demokrasi yang kita lakukan sekarang tidak gagal. Taruhan dan ongkos sosialnya terlalu besar bagi bangsa ini apabila gagal.
Menurut pandangan saya, keberlanjutan dari demokrasi terletak pada legitimasi yang diberikan oleh rakyat kepada sistem itu. Pada gilirannya, legitimasi dapat diperoleh apabila demokrasi itu dapat menghasilkan manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat, berupa peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan. Manfaat nyata tersebut hanya dapat dihasilkan apabila sistem demokrasi itu diiringi dengan adanya pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang dapat melaksanakan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Demokrasi yang tidak menghasilkan pemerintahan yang efektif pada saatnya akan kehilangan legitimasi dan akan runtuh.
Menyatukan demokrasi dan pemerintahan yang efektif bukan pekerjaan ringan. Tidak sedikit contoh dalam sejarah, demokrasi yang gagal. Kuncinya, menurut hemat saya terletak pada adanya kesepakatan kolektif yang tulus dan jujur dikalangan elit bangsa untuk melaksanakan demokrasi dan sekaligus menciptakan pemerintahan yang efektif.
Dalam demokrasi yang masih muda, yang masih dalam tahap konsolidasi, kebutuhan akan adanya kesepakatan kolektif yang jujur diantara para elite bangsa ini sangat menentukan. Sebab aturan-aturan main demokrasi yang ada belum mantap. Masih banyak lubang-lubangnya. Lubang-lubang ini ditutup dengan itikad baik bersama untuk mengatasinya, bukan justru untuk memanfaatkannya. Tugas yang utama dan yang pertama para elit adalah memantapkan aturan-aturan main ini.
Mengenai masalah kebebasan pers, enam belas tahun silam untuk merebut kebebasan, tantangan terbesar saudara-saudara adalah penguasa atau Pemerintah. Sekarang situasinya sungguh berbeda. Mekanisme checks and balances yang sekarang ini berjalan tidak memungkinkan penguasa untuk memberangus kebebasan pers. Akan halnya posisi Pemerintah saat ini, perkenankan saya menegaskan kembali komitmen kita bersama. Tidak pernah terlintas sedetikpun dalam pikiran pemerintahan SBY-Boediono untuk merenggut kembali atau memperlemah kebebasan itu.
Pemerintahan ini, seperti halnya AJI, adalah anak kandung kebebasan berpendapat. Saya sekarang berdiri disini karena aspirasi rakyat melalui pemilihan yang bebas dan demokratis. Pemerintah tidak akan mencederai aspirasi tersebut dengan merenggut atau mengurangi kebebasan berpendapat yang melahirkannya.
Lalu apa peran pers dalam masa konsolidasi demokrasi kita? Saya tidak memiliki kapasitas untuk menilai peran dan tantangan pers kita saat ini. Hanya orang dengan kredibilitas saudara Goenawan Mohamad, yang dapat melakukan hal itu. Saya hanya dapat menghimbau kita semua untuk memainkan peran kita masing-masing yang pas dalam tahap kita sedang mengkonsolidasikan demokrasi kita yang muda ini. Kita perlu memantapkan kesepakatan kita bahwa siapapun yang dipilih rakyat untuk memegang tampuk pemerintahan perlu diberi peluang yang cukup untuk melaksanakan amanah rakyat dengan efektif, yaitu untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Kontrollah dengan ketat tapi beri ruang bagi pemegang amanah rakyat itu untuk bekerja dengan tenang dan baik.
Media sebagai tiang demokrasi keempat bukanlah jargon atau basa-basi. Tanpa media yang bebas dan bermutu, masyarakat akan kehilangan elemen penting untuk menjalankan fungsi kontrol. Eksistensi demokrasi pun pada gilirannya akan terancam.
Rekan-rekan jurnalis sebagai penjaga pilar demokrasi yang keempat punya peran yang mahapenting dalam upaya ini. Tidaklah berlebihan jika saya katakan bahwa masa depan demokrasi kita juga berada di tangan para jurnalis.***(Sumber : Cuplikan Sambutan Wapres Boediono pada HUT Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ke-16,Tahun 2010 dari laman wapresri.go.id)
