BALI(LKBK)-Perdagangan bebas dunia menjadi agenda yang mendapat perhatian banyak orang terutama pada saat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melangsungkan persidangan. Parlemen diharapkan dapat memberikan batasan sejauh mana liberalisasi ini dapat berlangsung.
"Kami atas nama perekonomian negara sedang berkembang juga ingin menyampaikan kepentingan kami untuk mengamankan mata pencaharian para petani kecil karena kami juga harus mempertahankan ketahanan pangan nasional kami," kata anggota delegasi DPR RI Arif Budimanta dalam sidang PC WTO (Parliamentary Conference on the WTO) di Denpasar, Bali, Senin (2/12/13).
Ia menekankan upaya untuk mengamankan produksi pangan dan konsumsi pangan nasional tidak boleh diartikan sebagai hambatan untuk melaksanakan mekanisme perdagangan yang terbuka dan adil. Perdagangan multilateral membantu negara berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka tetapi perdaganagan bebas saja tidak cukup, kesetaraan dan kesenjangan pembangunan harus diperhatikan.
"Perdagangan bebas harus memberikan cara-cara kerja sama yang sesuai untuk mendistribusikan keadilan sosial yang lebih merata dan pendapatan ekonomi yang lebih merata diantara negara-negara anggota WTO," lanjutnya.
Sementara itu anggota delagasi Banglades Abu Hena Mohammed Mustafa Kamal meminta perhatian pada pengaturan regulasi bagi tenaga kerja antar negara. Ia menyebut negaranya telah banyak mengirim tenaga kerja ke sejumlah negara dan mereka patut mendapat perlindungan dengan aturan yang adil.
"Banglades tidak punya banyak sumber daya ekonomi. Kami mengekspor dengan nilai 30juta dollar dan mengimpor 38juta dollar. Selisih ini ditutupi dengan devisa dari tenaga asing. Kami mengusulkan memasukkan pengaturan tenaga kerja dalam Bali Package, arus tenaga tenaga kerja yang lancar antar negara akan sangat membantu kami," ungkapnya.
Dalam sidang PC WTO yang berlangsung satu hari menjelang Konferensi Tingkat Menteri WTO, anggota parlemen membicarakan sejumlah isu penting dalam diskusi panel. Topik yang dibicarakan antara lain Streamlining administrative and other trade related official procedures. What role for parliaments?. Can bilateral and plurilateral trade agreements brings faster results than the multilateral process?. ***(iky) foto:ry/parle
