PALU(LKBK)-Hingga saat ini belum ada kebijakan dasar kelautan terpadu yang menjadi pedoman dan menjadi payung hukum untuk mengintegrasikan pembangunan di bidang kelautan yang bersifat multisektor. "Ego sektoral masih menonjol. Para pelaku pembangunan di bidang kelautan belum bersinergi dengan baik," ujar Wakil Presiden Boediono pada Puncak Peringatan Hari Nusantara ke-13 Tahun 2013 yang dilaksanakan di Anjungan Pantai Talise Palu, Minggu 15 Desember 2013.
Wapres yang hadir pada acara puncak peringatan tersebut bersama Ibu Herawati Boediono mengatakan bahwa bahwa kedaulatan suatu bangsa tidak terlepas dari ketahanan ekonominya. "Agar berdaulat setiap bangsa harus mengoptimalkan semua potensi yang ada di wilayahnya. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang diberi karunia limpahan kekayaan alam, namun tidak bisa memanfaatkan dan mengelolanya dengan baik untuk kemaslahatan dan ketahanan bangsa," ucap Wapres.
Potensi sumberdaya kelautan Indonesia luar biasa. Nilainya diperkirakan mencapai sekitar tiga ribu triliun rupiah per tahun. Potensi tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber ketahanan ekonomi bangsa dan sumber kesejahteraan bangsa.
Wapres mengatakan bahwa kita masih belum memanfaatkan dan mengelola potensi itu secara optimal. Ia menyebutkan jika masih ada beberapa masalah mendasar di bidang kelautan belum dapat diatasi dengan baik. "Misalnya paradigma berpikir pembangunan yang sampai sekarang kita pakai masih cenderung berorientasi daratan," ucap Wapres.
Apabila masing-masing instansi, dikatakan Wapres, masih melihat dengan kacamata dan kepentingan instansinya sendiri atau kepentingan yang lebih sempit lagi, apabila Undang-Undang tidak sinkron dan bahkan bertabrakan satu sama lain, apabila tidak ada forum koordinasi yang efektif, maka hampir pasti ada celah-celah aturan dan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk tujuan-tujuan yang dapat mengancam kedaulatan kita di bidang ekonomi, keamanan dan politik. "Kedaulatan bisa runtuh dari dalam," ujar Wapres.Selain ancaman dari luar, ancaman dari dalam pun memerlukan langkah yang mendasar. "Dalam hal pemantapan penegakan hukum di wilayah kedaulatan kita, kuncinya adalah sama, yaitu adanya kerangka bersama dan terpadu di bidang penegakan hukum yang dimengerti dan secara konsisten ditaati oleh semua instansi dan adanya mekanisme koordinasi antar instansi yang efektif," ucap Wapres.
Wapres mengingatkan Dewan Kelautan Indonesia untuk membuat rumusan kebijakan yang komprehensif dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam kelautan Indonesia yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berbasis masyarakat dan bernilai ekonomi.
Wapres mengakui sudah ada sejumlah program dan inisiatif yang sudah berjalan. "Tapi semuanya, menurut pandangan saya, masih harus didudukkan secara operasional dalam satu kerangka kebijakan dasar pembangunan kelautan yang terpadu dan saling mengisi," ucap Wapres.
Wapres menginginkan agar konsep blue economy yang diwacanakan perlu dijabarkan lebih lanjut. "Tujuannya adalah mendorong industri inovatif skala kecil seperti industri perikanan, pariwisata, home industry di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah," ucap Wapres. Penerapan konsep blue economy diharapkan mampu memperkuat pengelolaan potensi kelautan secara produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Di awal sambutannya, Wapres mengingatkan bahwa peringatan Hari Nusantara menandai tonggak sejarah perjuangan bangsa, yaitu sewaktu Perdana Menteri Djuanda mendeklarasikan kepada dunia bahwa seluruh perairan antar pulau di nusantara adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Deklarasi Djuanda ternyata tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia, namun juga memberikan arti yang sangat besar bagi negara-negara pulau kecil di dunia sehingga mereka memiliki wilayah kedaulatan di laut," ucap Wapres.
Saat memperingati Hari Nusantara pada tahun lalu di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Wapres mengingatkan bahwa perkembangan di bidang politik, keamanan dan ekonomi dunia sangat cair dan dinamis. "Keadaan itu berlanjut sampai sekarang, dan bahkan di sementara tempat perkembangannya semakin mengkhawatirkan. Lihat saja apa yang terjadi di Laut Cina Timur," ujar Wapres.
Selain itu, Wapres mengingatkan selain kondisi di wilayah Laut Cina Selatan yang dapat menimbulkan konflik, juga potensi gesekan-gesekan di wilayah perbatasan laut antara kita dengan negara-negara yang berbatasan, terutama yang belum selesai perundingan perbatasannya. "Ini semua mengharuskan kita benar-benar tanggap terhadap perkembangan di sekitar kita dan berfikir serta bertindak cerdas untuk mengamankan posisi NKRI di arena diplomasi dan di lapangan, agar tidak ada celah apapun yang dapat menimbulkan masalah bagi penegakan kedaulatan NKRI," ujar Wapres.
Untuk itu, dikatakan Wapres, kuncinya adalah adanya strategi yang jelas yang dimengerti dan ditaati oleh semua instansi, adanya jalur komando yang jelas dan adanya koordinasi informasi yang efektif serta koordinasi respons yang cepat dan tepat oleh semua pihak. "Saya berpendapat bahwa perbaikan-perbaikan di semua bidang ini masih perlu dilakukan," kata Wapres.
Wapres menggarisbawahi bahwa ancaman terhadap kedaulatan tidak hanya terjadi di luar sana, tapi juga bisa timbul di dalam wilayah kedaulatan kita sendiri. "Kelemahan-kelemahan di bidang penegakan hukum di dalam wilayah kita adalah sumber potensi ancaman kedaulatan kita yang perlu perhatian dan kewaspadaan kita," ucap Wapres.
Potensi bahari lainnya adalah pengembangan potensi wisata bahari di nusantara antara lain dengan mengadakan program Sail Indonesia, Sail Komodo, Sail Bunaken, Sail Wakatobi-Belitong, Sail Banda, Sail Raja Ampat, Sail Darwin-Ambon dan event-event lainnya. "Sail yang sudah diselenggarakan diharapkan dapat terus dilanjutkan dan digencarkan promosinya oleh pemerintah daerah setempat sehingga mampu menggerakkan perekonomian lokal," ucap Wapres.
Selain itu, Wapres juga mengingatkan pentingnya meningkatkan taraf hidup nelayan dan keluarganya. "Pembangunan pelabuhan laut, pembangunan infrastruktur, pembangunan sekolah bagi anak-anak nelayan, pendirian rumah pintar, pembangunan puskesmas, pembangunan pelabuhan ikan, dan fasilitas penunjang lainnya harus dipadukan dan diarahkan secara jelas pada target komunitas nelayan tertentu, sehingga mampu meningkatkan secara nyata taraf hidup nelayan dan keluarganya," ujar Wapres.
Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif (Parekraf) Mari Elka Pangestu melaporkan bahwa tema dari Peringatan Hari Nusantara ke-13 Tahun 2013 adalah "Setinggi Langit Sedalam Samudera Potensi Pariwisata dan Kreativitas Nusantara Yang Tak Terhingga."
Tema ini menggambarkan bagaimana menggali kekayaan bahari tanpa merusak yang berada di dalam laut itu. "Atau dengan kata lain, pembangunan harus berkelanjutan. Bagaimana memanfaatkan anugerah alam kepada kita," ujar Menteri Parekraf.
Peringatan Hari Nusantara 2013 ini dilaksanakan pada 10-15 Desember 2013 di Kota Palu dan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. "Peringatan kali ini merupakan kolaborasi dari 21 kementerian dan lembaga, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Kabupaten Donggala. Beberapa kegiatan khusus yang dilaksanakan adalah pameran ekonomi kreatif, seminar agribisnis dan kelautan, seminar bahari baharu, gerakan bersih dan penanaman terumbu karang, dan pemberian penghargaan di bidang kelautan.
Dalam peringatan kali ini, Wapres menyaksikan penyerahan simbolis Pataka Kepanitiaan Hari Nusantara Tahun 2013 oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian diserahkan kepada Menteri Riset dan Teknologi sebagai Ketua Umum Panitia Nasional Peringatan Hari Nusantara 2014.
Wapres juga menyematkan Tanda Kehormatan Satya Lencana WIRA KARYA kepada Gubernur Jawa Timur, Bupati Morowali, dan Bupati Kulonprogo, serta memberkan Tanda Kehormatan Satya Lencana WIRA NUSA atau Pengamanan Pulau Terluar oleh Wakil Presiden Republik Indonesia atas nama Presiden Republik IndonesiaI kepada Kapten Laut (P) Andi Christy Mahendra, Satkamla Lantamal VIII – Satgas PAM Pulau Fani, dan Sertu Mar Ade Putra , Anggota Yon Taifib 1 Pasmar I Kormar, Satgas PAM Pulau Brass.
Usai menyampaikan sambutan, Wapres meluncurkan dan menandatangani perangko sampul Peringatan Hari Nusantara 2013. Turut hadir mendampingi Wapres, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Tjijip Sutarjo, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, dan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Longki Djanggola.****
Keterangan Gambar : Wakil Presiden Boediono bersama Ibu Herawati Boediono menyaksikan atraksi terjun payung.***(Foto : Jeri/Puspen TNI)
