JAKARTA-Secara geografis, Indonesia memiliki daerah yang luas dan masing-masing memiliki potensi sebagai daerah tujuan pariwisata atau Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang spesifik. Namun hingga saat ini di beberapa daerah pariwisata tersebut kehidupan masyarakatnya masih jauh dari sejahtera hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: kurangnya pembangunan di wilayah DPN, kurangnya daya tarik wisata, aksesibilitas pariwisata, prasarana dan fasilitas umum, fasilitas pariwisata, dan kurangnya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, serta tidak adanya pengembangan investasi di bidang pariwisata.
Pemerintah menyadari bahwa pembangunan pariwisata di daerah tujuan pariwisata dari hulu sampai hilir perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2011, Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) telah dibentuk dan diharapkan mendukung pariwisata nasional sebagai pilar strategis pembangunan nasional. Serta melalui PP Nomor 50 tahun 2011, telah ditetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025, yang merupakan pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional.
Ikut serta mensukseskan pariwisata di tanah air, Tim dari Asisten Deputi Perdagangan dan Pariwisata, Kedeputian Seswapres Bidang Ekonomi, Sekretariat Wakil Presiden telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Destinasi Pariwisata, Desa Wisata, dan Jaringan Wisatawan Asia,” tanggal 1 Maret 2012 lalu, di Sekretariat Wakil Presiden.
Hadir sebagai narasumber antara lain: Retno Kusumayanti, Sekretaris Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Prasetyo Aribowo, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah; dan Romli Arifin, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Salah satu narasumber mengingatkan perlunya meningkatkan daya tarik wisata dengan pembangunan pemasaran pariwisata seperti, pengembangan pasar, kemitraan dan promosi pariwisata secara terpadu sehingga mempunyai daya saing produk pariwisata serta pemberdayaan masyarakat. Dari segi anggaran, dana untuk pengembangan pariwisata, perlu ditingkatkan lagi supaya lebih fokus, baik melalui APBN maupun APBD.***(wapresri.go.id/lkbk)
Keterangan Gambar : FGD tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Destinasi Pariwisata,Desa Wisata, dan Jaringan Wisatawan Asing.
