JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak untuk mensyukuri bahwa dalam sepuluh tahun terakhir ini pembangunan di tanah air mengalami kemajuan. Tahun 2004, total belanja negara sebesar Rp 427,2 triliun. Pada tahun 2014 ini, angka tersebut mencapai Rp 1.876,9 triliun.
"Berarti, dalam sepuluh tahun belanja negara meningkat sekitar empat kali lipat. Selama sepuluh tahun terakhir, anggaran kesehatan meningkat sekitar 8 kali lipat, dari Rp 8,1 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 67,9 triliun pada tahun 2014," kata Presiden SBY saat memberikan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 beserta Nota Keuangannya di hadapan anggota DPR dan DPD RI, di Gedung Nusantara DPR/MPR, Jumat (15/8) siang.
Dalam kurun waktu yang sama, anggaran pendidikan meningkat 6 kali lipat dari Rp 62,7 triliun menjadi Rp 375,4 triliun, anggaran untuk infrastruktur meningkat hampir 11 kali lipat dari Rp 18,7 triliun menjadi Rp 206,6 triliun, dan anggaran untuk ketahanan pangan meningkat hampir 7 kali lipat dari Rp 10,7 triliun menjadi Rp 72,4 triliun. "Peningkatan belanja tersebut dilakukan seraya tetap menjaga defisit anggaran dalam angka yang selalu lebih rendah dari batas defisit yang ditetapkan dalam perundang-undangan, yaitu sebesar 3 persen dari PDB," lanjut Presiden.
Prinsip kehati-hatian fiskal dan pengamanan risiko fiskal juga diterapkan dalam pengelolaan utang. Rasio utang terus turun dari 56,6 persen dari PDB pada tahun 2004 menjadi sekitar 25,6 persen pada tahun 2014.
Namun, Presiden SBY juga mengingatkan bahwa APBN bukanlah hanya berkaitan dengan tambahan besaran angka-angka. Yang utama adalah APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
"Indikator-indikator pembangunan menunjukkan bahwa rakyat Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan dibandingkan periode sebelumnya, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi 5,0 persen pada tahun 2004 dan terjaga pada kisaran rerata 5,8 persen dalam periode 2005-2013," SBY menjelaskan.
Tak hanya itu, tahun 2014 Bank Dunia mengumumkan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 besar ekonomi dunia berdasarkan metode perhitungan Purchasing Power Parity. Hal ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan dan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia sudah berada dalam jalur yang benar. "Pertumbuhan ekonomi kita tidak hanya cukup tinggi, namun juga semakin inklusif dan berkualitas," ujar Kepala Negara.
Human Development Index (HDI) meningkat dari 0,640 pada tahun 2005 menjadi 0,684 pada tahun 2013, sesuai data UNDP dalam Human Development Report 2014. Rata-rata pendapatan per kapita rakyat Indonesia pada tahun 2004 adalah sebesar 1.161 dolar AS, dan selama 9 tahun meningkat rata-rata 13,0 persen per tahun, sehingga pada tahun 2013 mencapai 3.475 dolar AS. "Angka ini berdasarkan data indikator ekonomi Bank Dunia. Kenaikan pendapatan per kapita ini juga menjadi tolok ukur peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia secara umum," SBY menambahkan.
Peningkatan kesejahteraan tersebut juga berdampak pada penurunan angka kemiskinan,dari 16 persen pada tahun 2005 menjadi sekitar 11,25 persen pada Maret 2014. Angka pengangguran terbuka juga turun, dari 11,2 persen pada tahun 2005 menjadi 5,7 persen pada Februari 2014.
Lalu, pada penghujung tahun 2013, pemerintah juga telah meresmikan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui terbentuknya dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. "Melalui kedua program ini Pemerintah memberikan jaminan bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk mengakses fasilitas kesehatan dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan sendiri akan mulai berjalan pada tahun 2015 mendatang," kata SBY.*** (fbw)
