Oleh : Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono
Menjadi pemimpin, apalagi seorang presiden, akan menjadi pusat perhatian. Ada yang bilang kehidupan seorang presiden dan keluarganya itu ibarat selebritas. Selebritas papan atas yang tidak pernah sepi dari pemberitaan dan bahkan pergunjingan. Sepertinya tidak ada yang bersifat private, atau pribadi. Sepertinya pula apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh presiden beserta keluarganya harus diketahui oleh masyarakat.
Di negara lain umumnya juga begitu. Apalagi di negara demokrasi di mana kehidupan pers sungguh bebas, dan pers pun memiliki kekuasaan (power)yang besar. Di negara tirai besi atau otoritarian, memang tidak semua kehidupan pemimpin dibuka dan terbuka untuk umum. Tetapi, dalam dunia yang nyaris telanjang seperti ini, keadaan pemimpin di negeri yang serba tertutup pun tidak selalu aman dari sorotan pers dan publik.
Menjadi presiden di negeri ini, sebenarnya saya dan keluarga sudah mempersiapkan diri, termasuk secara mental. Hampir pasti akan menjadi sorotan pers dan masyarakat luas. Apa pun yang saya lakukan. Termasuk yang saya katakan. Barang kali hal ini menjadi salah satu ujian dan tantangan yang harus saya hadapi.
Suatu ketika di tahun 2006 ada bencana letusan Gunung Merapi. Seperti biasanya saya menyempatkan diri untuk berkunjung ke daerah bencana tersebut. Biasanya, jika Gunung Merapi aktif dan mengeluarkan letusan ada empat kabupaten yang terdampak, yaitu Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Jogyakarta, serta Kabupaten Klaten, Boyolali, dan Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Setelah berkunjung ke daerah-daerah pengungsian tersebut, pada tanggal 19 Mei 2006 saya memutuskan untuk bermalam bersama pengungsi di Desa Dukun, di lereng Gunung Merapi bagian barat, dan masuk wilayah Magelang.
Untuk diketahui, situasi psikologi yang dihadapi oleh penduduk yang berada dalam penampungan adalah kebosanan. Mereka merasa bosan karena harus tinggal di tempat penampungan sementara itu. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Jadi bukan masalah keamanan. Meskipun tinggal di tempat penampungan, pada prinsipnya mereka mendapatkan pelayanan yang relatif baik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti makan, minum dan juga pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, untuk mengisi kegiatan dan menghibur mereka semua pemerintah daerah sering melakukan berbagai kegiatan.
Rombongan saya yang berkunjung ke tempat ini juga ikut membantu prakarsa itu. Misalnya, Menteri Pemuda dan Olahraga memberikan bantuan alat-alat olahraga, sehingga anak-anak bisa bermain sepak bola dan bola voli. Juga didatangkan Mobil Pintar, atau perpustakaan keliling, yang diasuh oleh SIKIB, perhimpunan para Istri Kabinet Indonesia Bersatu, yang dipimpin oleh Ibu Negara. Untuk menambah keterampilan ibu-ibu juga diajarkan kerajinan tangan (handicraft)sehingga jika nanti setelah kembali ke tempat tinggalnya kegiatan itu dilanjutkan ibu-ibu itu bisa menambah penghasilan sehari-harinya.
Malam harinya, setelah siang dan sore hari saya bersama mereka, saya lanjutkan berkumpul dengan staf dan pejabat daerah yang siang dan malam bertugas di daerah penampungan itu. Sambil melepas lelah, di hadapan mereka semua, saya memetik gitar agar para petugas pun terhibur. Saat itu saya merasakan mereka juga merasa happy. Barangkali berkuranglah rasa penat mereka semua. Tujuan saya ya hanya itu. Dan, satu hal, malam itu saya dan istri tidur di tenda bersama para petugas. Hal begini juga sering saya lakukan ketika berkunjung ke daerah bencana.
Keesokan harinya saya diberi tahu oleh teman yang ada di Jakarta bahwa ada yang berkomentar miring tentang apa yang saya lakukan di tempat pengungsian itu. Saya jadi penasaran, ada apa gerangan? Ternyata, sejumlah koran memuat gambar saya memetik gitar di daerah penampungan sementara itu. Yang berkomentar paling lantang konon satu orang anggota DPR. Komentarnya kurang lebih begini.
"Tidak punya perasaaan itu SBY. Ketika rakyat sedang susah, malah bermain gitar."
Setelah dibari tahu demikian saya menjadi tenang. Saya berkomentar singkat.
"Kritik seperti itu berangkat dari salah pengertian. Dikiranya ketika penduduk dalam keadaan bahaya dan susah saya dianggap bersenang-senang. Jika yang bersangkutan ikut saya di tempat penampungan, setelah seharian penuh berkunjung ke seluruh tempat di kedua provinsi itu, pasti tidak akan berkomentar begitu. Pasti akan tahu situasi dan konteksnya."
Staff dan ADC saya ikut berkomentar:
"Seingat saya politisi yang berkomentar miring itu belum pernah berkunjung ke daerah bencana. Setidaknya bersama rombongan Presiden."
Saya membenarkan ucapan mereka. Puluhan kali saya berkunjung daerah bencana saya tentu bisa membedakan di mana keadaan yang memang diperlukan tindakan cepat dan tepat, misalnya untuk menyelamatkan korban jiwa. Kegiatan demikian biasanya terjadi dalam operasi tangkap darurat yang dilaksanakan usai bencana, misalnya gempa bumi, tsunami, dan juga banjir besar.
Barangkali yang dibayangkan oleh mereka yang berkomentar itu, situasi sedang gawat-gawatnya, korban berjatuhan dan rakyat sedang meminta pertolongan, tiba-tiba presidennya malah main gitar. Sayang, mereka terlalu cepat berkomentar ketika belum mengetahui duduk persoalan dan situasi yang sebenarnya.
Pernah pula, kurang lebih satu tahun saya mengemban tugas sebagai Presiden, saya mengeluarkan pernyataan yang kemudian ditanggapi secara keliru. Pernyataan saya itu dilepas dari konteksnya. Tak pelak, serta merta saya menuai hujan kritikan. Sebagian yang berkomentar negatif dan sumbang itu bahkan belum mendengar utuh pernyataan saya. Ceritanya begini.
Setiap kali saya akan mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan banyak kalangan yang menyarankan saya, agar keputusan kebijakan itu tidak saya pilih. Misalkan, tentang kenaikan harga BBM. Saran itu saya nilai cukup masuk akal mengingat dampak sosial dan politiknya yang tinggi, meskipun secara ekonomi tidak salah jika saya harus terpaksa menaikan harga BBM selalu saya pertimbangkan masak-masak, dan saya persiapkan pula bantuan kepada rakyat miskin yang akan mengalami kesulitan hidup sehari-harinya jika harga BBM itu benar-benar saya naikkan. Tidak begitu saja.
Namun, tampaknya ada juga kelompok yang selalu menakut-nakuti saya, sering dengan alasan yang dibuat-buat, bahwa jika saya ambil keputusan itu maka akan jatuhlah popularitas saya. Dalam dunia politik kalau popularitas seornag pemimpin sudah menurun, atau jatuh, menurut mereka akan habislah saya. Jangankan dipilih kembali dalam pilpres berikutnya, untuk bertahan pun sudah susah.
Nah, di situlah, saya harus menyampaikan sikap saya yang terang dan tegas, bahwa meskipun pilihan itu sering tidak mudah, serta besar pula resiko yang harus saya ambil, tetapi akan tetap saya putuskan dan saya lakukan. Yang penting niat saya baik. Yang penting segala aspek sudah saya hitung dan pertimbangkan. Dan tentu semuanya untuk kepentingan rakyat. Dalam situasi seperti ini jika masih ada yang menakut-nakuti saya dengan popularitas saya yang digambarkan akan jatuh, saya mengatakan "I don't care about my popularity". Kata-kata "I don't care" inilah yang kemudian dipenggal dari keutuhan makna dan konteksnya, dan akhirnya segera menjadi pembicaraan publik. Saya dengar dan simak memang komentar negatifnya benar-benar bergerak keluar wilayah yang semestinya.
"Tidak pantas seorang presiden tidak care sama rakyatnya. Itu namanya tidak peduli."
Ada lagi yang mengaitkan dengan teori politik.
"Dalam politik itu popularitas sangat penting. SBY jelas salah, karena sebagai pemimpin politik dia tidak boleh mengabaikan popularitas itu. Dia dipilih dalam pemilu yang lalu kan karena popularitasnya."
Terhadap komentar jenis pertama di atas, jelas mereka tidak mengetahui duduk persoalan dan bunyi pernyataan saya itu. Sedangkan yang kedua sebenarnya masuk akal. Tetapi, saya telah menjatuhkan pilihan saya bahwa untuk sebuah kebijakan yang amat penting, saya rela untuk mengalami penurunan popularitas. Apalagi, justru pengalamanlah yang menunjukan, bahwa popularitas seorang presiden dan juga perdana menteri, di negara manapun, selalu mengalami pasang-surut. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Amat bergantung kepada situasi yang dihadapi. Juga tidak lepas dari isu apa yang sedang menjadi perhatian masyarakat.
Ada lagi sesuatu yang lebih serius. Serius dalam arti pemberitaan pers atas pernyataan saya yang juga dilepas dari konteksnya, serta serius tanggapan publik yang menurut saya terlalu jauh dan benar-benar menyimpang.
Pada 21 Januari 2011, di Jakarta Utara, saya memberikan pengarahan kepada Rapim TNI dan Polri yang hampir setiap tahun dilaksanakan. Telah menjadi tradisi bahwa di akhir Rapim tersebut saya di minta untuk memberikan arahan kepada para perwira tinggi jajaran TNI dan Polri tersebut. Seperti biasanya pengarahan saya selalu mendorong dan juga menginstruksikan agar kedua lembaga yang penting di negeri ini dapat mengemban tugas sebaik-baiknya.
Ketika saya memotivasi mereka untuk bisa mengemban tugas dengan baik, saya mengatakan bahwa pemerintah telah berhasil meningkatkan gaji dan kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Bahkan remunerasi, atau penghasilan tambahan atas kinerja para anggota TNI dan Polri juga telah diberikan. Oleh karena itu, saya katakan tugas dan kinerja mereka harus lebih baik. Memang, sebagai ilustrasi saya katakan belum semua jajaran pemerintah mengalami kenaikan gaji, misalnya presiden ataupun menteri.
Ternyata pernyataan saya berkaitan dengan gaji itu digoreng oleh pers dan media massa, dan bahkan dijadikan bahan untuk ditanggapi oleh banyak pihak. Yang terus terang tidak fair adalah sudut pemberitaan yang diangkat yang seolah presiden menginginkan gajinya dinaikkan. Seperti biasanya pernyataan saya dipotong dari konteksnya. Dengan kepiawaian sejumlah media massa, isu ini segera menjadi perhatian masyarakat secara luas. Saya segera menjadi bahan olok-olok dari sejumlah kalangan. Bahkan, sebagian anggota DPR melakukan gerakan pengumpulan koin untuk membantu presiden.
Yang membikin sedih dan luka hati saya adalah justru sejak tahun 2004 saya telah bertekad untuk lebih memikirkan dan terus meningkatkan gaji pegawai negeri, baik PNS, maupun anggota TNI dan Polri. Tekad ini juga saya tujukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, termasuk petani, guru, dan buruh agar daya beli mereka terus meningkat. Saya telah menetapkan kebijakan gaji PNS terendah waktu itu yang berjumlah sekitar Rp 600.000 mesti ditingkatkan menjadi Rp 2.000.000 pada tahun 2009. Adalah menjadi kebijakan saya agar gaji presiden dan para menteri tidak dinaikkan dulu, biar semua eleson yang di bawah telah dinaikkan. Bahkan, saat buku ini dipersiapkan, gaji presiden dan para menteri sejak sembilan tahun yang lalu belum mengalami kenaikan.
Memang bagi teman-teman yang merasa pemberitaan pers serta berbagi komentar itu terasa tidak fair sempat menanyakan kepada saya, mengapa para menteri yang mendampingi saya ketika saya menyampaikan pengarahan di hadapan Rapim TNI dan Polri itu diam saja, dan tidak ada yang meluruskan, saya hanya menjawab singkat.
"Barangkali tidak terpikir. Mungkin juga penjelasan menteri tidak dimuat secara proporsional."
Ada lagi kata-kata saya yang dipelintir dan dilepas dari konteksnya. Yaitu berkaitan dengan atraksi musik, termasuk dangdut dalam sebuah kampanye pemilihan umum. Waktu itu saya berbicara di hadapan KNPI. Topik yang saya angkat adalah bagaimana membuat pemilu kita, termasuk pemilihan presiden, lebih berkualitas di masa depan. Jangan sampai acara-acara kampanye hanya diisi dengan musik, termasuk dangdut itu. Harus ada pesan dan isi kampanye dari partai politik ataupun calon presiden.
Apa yang terjadi? Pers memelintir, dan akhirnya beredar dengan amat luasnya, bahwa SBY meminta KPU untuk tidak memperbolehkan musik dangdut. Kontan para musisi dan penyanyi dangdut marah kepada saya. Mereka sempat mengeluarkan pernyataan. Termasuk Ike Nurjanah, yang sebenarnya dulu sering saya minta untuk menyanyi di Instana. Juga sering saya minta untuk membawakan lagu-lagu dangdut.
Dengan gerak cepat memang isu itu bisa saya netralisir. Saya masih ingat media online detik.com ikut memuat pernyataan utuh saya. Menjelaskan apa yang saya katakan dan maksudkan. Untuk diingat oleh para pemusik dan penyanyi dangdut bahwa saya juga menyenangi dan mengapresiasi lagu-lagu dangdut. Salah satu lagu ciptaan saya Rinduku Padamu juga dibawakan oleh Cici Paramida dalam versi dangdut. Ketika dalam Pemilihan Presiden tahun 2009 saya melakukan kampanye di berbagai kota di Indonesia, selalu ada tiga lagu yang dinyanyikan oleh tiga penyanyi. Pertama, lagu Ku Yakin Sampai di Sana yang dibawakan oleh Rio Febrian. Kedua, lagu Adakah yang dinyanyikan oleh Joy Tobing. Dan Ketiga, lagu Magadir, lagu irama dangdut, yang dibawakan oleh Gita KDI.
Atas semua itu, di tengah malam, saya dan istri sering berbincang sambil saling berbagi rasa. Terus terang kami memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ada apa dengan semuanya itu? Apakah ini "by design" oleh sejumlah kalangan media massa itu, atau tidak. Artinya, terjadi begitu saja. Hingga saat ini saya tidak berhasil mendapatkan jawabannya. Cuma, cuma ada sesuatu yang menarik.
Seorang wartawan yang sering mangkal di Istana pernah bertutur dan mencurahkan isi hatinya. Batinnya bergejolak dan mengalami konflik yang dahsyat. Ia sulit menerima "instruksi" dari bosnya agar senantiasa meliput dan mewartakan sesuatu yang "buruk" tentang saya. Setiap ucapan, tindakan, dan kegiatan saya selaku Presiden. Apa pun, ambil dari sudut yang negatif. Dialog tak mudah antara wartawan dengan pemimpinnya itu garis besarnya seperti itu.
"Kamu kan sudah saya perintahkan untuk memelintir ucapan dan kegiatan SBY. Kenapa kamu ragu-ragu dan sepertinya sulit?" tegur sang Bos.
"Pak, pertama itu tidak baik. Tidak fair. Kedua, bagaimana caranya? Ucapan presiden itu juga didengar oleh yang lain. Bagaimana saya harus meliput dan menyiarkan yang berbeda?" jawab sang Wartawan.
"Pokoknya ini perintah. Ini garis saya. Kebijakan saya. Kamu mau tanggung risiko?" lanjut sang Bos bertambah marah.
"Terserah Pak. Kalau saya harus dicopot saya pun siap. Saya punya prinsip moral dan etika," jawab wartawan itu.
Saya dengar wartawan itu memang tidak dicopot. Mungkin atasannya takut pula kalau berita itu bocor. Namun, saya dengar karier wartawan itu menjadi tidak cerah.
Mengakhiri pembicaraan tentang topik ini saya harus mengatakan bahwa banyak sekali urusan yang saya hadapi berkaitan dengan pemberitaan pers ini. Misalnya, saya bermaksud menyampaikan sesuatu kepada rakyat, katakanlah tentang "X", tetapi sampainya di rakyat bisa menjadi "Z". Oleh karena itu saya bersama staf, utamanya staf khusus presiden, sering harus melakukan sejumlah klarifikasi apa yang sesungguhnya saya maksudkan. Termasuk konteks dan suasana kejiwaan ketika pernyataan itu saya keluarkan. Dengan cara yang dipilihnya, para staf khusus presiden saya ketahui aktif untuk melakukan tugas-tugas itu.
Kepada mereka semua ~ mulai dari Pak Sardan Marbun, Pak Heru Lelono, Pak Daniel Sparringa, Pak Julian A. Pasha, Pak Ahmad Yani Basuki, Pak Teuku Faizasyah, Pak Agus Purnomo, Pak Andi Arief, Pak Velix Wanggai, Pak Harianto, Pak Firmanzah, hingga Pak Winata, saya patut menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya. Saya tahu tak selalu mudah bagi mereka untuk melakukan klarifikasi. Karena mereka adalah lingkaran dalam lembaga kepresidenan, belum-belum sudah dicap hanya untuk membela Presidennya. Apa yang disampaikan dianggap tidak obyektif. Tetapi saya tahu mereka selalu berikhtiar dan terus mencari cara yang efektif. Baik melalui media konvensional maupun media sosial.***
Dikutip dari: Susilo Bambang Yudhoyono, 2014, Selalu Ada Pilihan, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, halaman 234 - 241.
