BATAM-Deputi Kebijakan dan Strategi Irjen Pol. Satria F. Maseo, S.H., M.M. meresmikan Kegiatan Workshop Pengelolaan Keamanan Laut di Hotel 89, Batam, Rabu (16/11/2016). Kegiatan ini dihadiri oleh stekeholder Bakamla RI khususnya untuk wilayah Batam dan difasilitasi oleh narasumber yang ahli dalam bidangnya. Narasumber yang hadir antara lain Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D., Danguskamlabar Batam Laksamana Pertama TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., dan Direktur Hukum Bakamla RI Laksamana Pertama TNI Yuli Dharmawanto.
Dalam sambutannya, Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI menyampaikan bahwa laut merupakan karunia bagi bangsa Indonesia, karena 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan yang memiliki potensi sumber kekayaan alam. Laut Indonesia berada di posisi silang antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Saat ini perairan Indonesia menjadi jalur pelayaran niaga dunia yang strategis.
“Kondisi strategis indonesia dan berlimpahnya kekayaan alam tidak hanya membawa berkah bagi Indonesia, tetapi juga membuka ruang ancaman bagi kegiatan navigasi dan ekspolitas sumber daya alam secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.
Maka dari itu, pelaksanaan pemantauan dan penjagaan terhadap aktivitas di laut perlu dilakukan secara terus menerus. Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengaturan, pengawasan, perlindungan dan pengelolaan atas darat, laut dan udara guna melindungi kepentingan nasional tanpa mengabaikan kepentingan internasional. “Maka upaya pengelolaan keamanan laut yang komperehensif dan terpadu secara berkelanjutan adalah suatu keharusan,” imbuhnya.
Setelah kegiatan Workshop Pengelolaan Keamanan Laut selesai, dilanjutkan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Advokasi dan Penegakan Hukum Keamanan Laut dengan tema Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana di Laut Melalui Sinergi Antar Aparat Penegakan Hukum. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam kepada stakeholder di wilayah Batam mengenai aspek advokasi hukum dan penanganan perkara yang ditemui. Sehingga diharapkan penanganan perkara dapat dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele.
Direktur Hukum Bakamla RI Laksamana Pertama TNI Yuli Dharmawanto secara langsung memberikan paparan. Peserta stakeholder yang mengikuti kegiatan ini sangat antusias dan saling memberikan gambaran mengenai tindak perkara yang sering ditemui di wilayah perairan Batam.***(SP/LKBK).
Gambar: Documen Puspen TNI untuk Portal LKBK.co.id
____
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
____
