lkbkalimantan.com, Gubernur Jatim Soekarwo mengingatkan kepada peserta kongres nasional Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) untuk selalu memahami dan menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam berfikir dan bersikap. Nilai-nilai Pancasila terimplementasi saat pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat.
Cara musyawarah mufakat menurut Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini, adalah sikap demokratis dalam mengambil keputusan di samping menggunakan mekanisme voting (suara terbanyak). "Pengambilan keputusan melalui mekanisme suara terbanyak belum tentu menjamin suatu keputusan tersebut bisa diterima dan demokratis, cara yang ideal dalam mengambil keputusan yakni melalui musyawarah mufakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," kata Pakde Karwo pada Kongres Nasional XXVIII dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) XXVII PMKRI Sanctus Thomas Aquinas di Gedung Negara Grahadi Surabaya, (18/11).
Dalam mengambil kebijakan melalui mekanisme musyawarah mufakat, Pakde Karwo mencontohkan, saat pengambilan keputusan rancangan APBD mengundang elemen-elemen mahasiswa, demonstran buruh dan elemen demonstran lainnya untuk diajak berdialog bersama. Mereka diajak bersama-sama untuk merumuskan kebijakan pemprov.
"Demonstran kami undang untuk duduk bersama berdialog mencari solusi dan mengambil keputusan kebijakan. Konsep partisipatoris di dalam demokrasi yang kami gunakan bukan meninggalkan demonstran,"ungakpnya.
Dalam era globalisasi saat ini, liberalisasi menerjang setiap lini kehidupan dengan tidak memandang tempat dan waktu. Nilai kultural budaya diyakini dapat menghadang liberalisasi kehidupan yang saat ini.
Menghadapi liberalisasi di dalam ekonomi dan distorsi pasar bebas, Pakde Karwo menegaskan, harus diatur oleh pemerintah berdasarkan efektifitas bukan efisiensi di dalam rumus ekonomi. Di sinilah peran PMKRI untuk membangun strukturalnya namun fungsi-fungsi tentang pemerintahan, kritik terhadap krisis harus dilakukan dengan baik.
"Kritik terhadap krisis harus dilakukan dengan baik. Nilai-nilai politik, ekonomi dan budaya harus di diskusikan dalam kongres PMKRI ini sebagai proses pembelajaran," katanya.
Pakde Karwo berpesan, agar peserta kongres ikut serta membangun watak dan karakter bangsa, ikut andil dalam program pengentasan kemisikinan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta menciptakan iklim kondusif bagi kehidupan sosial politik. PMKRI mempunyai tugas menjaga pluralisme yang berkembang di masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, penasehat PMKRI Romo Didik menyampaikan, dalam berkongres memperhatikan unsure agama, hati nurani, jiwa dan science. "Kepatuhan dan ketakwaan kepada yang ilahi hendaklah menjadi jiwa segala pengetahuan yang nurani,"katanya .
Cara musyawarah mufakat menurut Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini, adalah sikap demokratis dalam mengambil keputusan di samping menggunakan mekanisme voting (suara terbanyak). "Pengambilan keputusan melalui mekanisme suara terbanyak belum tentu menjamin suatu keputusan tersebut bisa diterima dan demokratis, cara yang ideal dalam mengambil keputusan yakni melalui musyawarah mufakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," kata Pakde Karwo pada Kongres Nasional XXVIII dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) XXVII PMKRI Sanctus Thomas Aquinas di Gedung Negara Grahadi Surabaya, (18/11).
Dalam mengambil kebijakan melalui mekanisme musyawarah mufakat, Pakde Karwo mencontohkan, saat pengambilan keputusan rancangan APBD mengundang elemen-elemen mahasiswa, demonstran buruh dan elemen demonstran lainnya untuk diajak berdialog bersama. Mereka diajak bersama-sama untuk merumuskan kebijakan pemprov.
"Demonstran kami undang untuk duduk bersama berdialog mencari solusi dan mengambil keputusan kebijakan. Konsep partisipatoris di dalam demokrasi yang kami gunakan bukan meninggalkan demonstran,"ungakpnya.
Dalam era globalisasi saat ini, liberalisasi menerjang setiap lini kehidupan dengan tidak memandang tempat dan waktu. Nilai kultural budaya diyakini dapat menghadang liberalisasi kehidupan yang saat ini.
Menghadapi liberalisasi di dalam ekonomi dan distorsi pasar bebas, Pakde Karwo menegaskan, harus diatur oleh pemerintah berdasarkan efektifitas bukan efisiensi di dalam rumus ekonomi. Di sinilah peran PMKRI untuk membangun strukturalnya namun fungsi-fungsi tentang pemerintahan, kritik terhadap krisis harus dilakukan dengan baik.
"Kritik terhadap krisis harus dilakukan dengan baik. Nilai-nilai politik, ekonomi dan budaya harus di diskusikan dalam kongres PMKRI ini sebagai proses pembelajaran," katanya.
Pakde Karwo berpesan, agar peserta kongres ikut serta membangun watak dan karakter bangsa, ikut andil dalam program pengentasan kemisikinan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta menciptakan iklim kondusif bagi kehidupan sosial politik. PMKRI mempunyai tugas menjaga pluralisme yang berkembang di masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, penasehat PMKRI Romo Didik menyampaikan, dalam berkongres memperhatikan unsure agama, hati nurani, jiwa dan science. "Kepatuhan dan ketakwaan kepada yang ilahi hendaklah menjadi jiwa segala pengetahuan yang nurani,"katanya .
