JAKARTA-Demokrasi tidak datang dengan sendirinya seiring dengan perbaikan ekonomi. Harus ada upaya khusus untuk membangun pilar-pilar demokrasi di suatu negara untuk menjamin agar kebijakan yang baik dan mendukung penyelenggaraan negara bisa berjalan dan memberi hasil yang positif. Untuk itu ada baiknya Indonesia berkaca dari pengalaman di masa lalu dan mengambil pelajaran berharga darinya.
Wakil Presiden Boediono memberi contoh, pada tahun 1957 Indonesia menjalankan sistem demokrasi secara utuh namun gagal memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Kala itu sistem demokrasi tidak memberi manfaat, malah menjadi delegitimasi,” ujar Wapres Boediono saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Tahun 2013 di Jakarta Convention Center, 20 Desember 2013.
Pengalaman demokrasi Indonesia tersebut diungkapkan Wakil Presiden Boediono saat membagi refleksi pribadinya yang telah lebih dari 30 tahun bekerja di pemerintahan dan merasakan dua era pemerintahan yang berbeda bentuk, 15 tahun pertama di era Orde Baru dan 15 tahun kedua bersama Era Reformasi. “Dalam dua era yang berbeda, saya melakukan refleksi atas perbedaan-perbedaannya. Itulah dua situasi yang menghasilkan proses kehidupan dan kebijakan yang sangat berbeda,” kata Wapres.
Masa Orde Baru, Wapres memaparkan, adalah contoh dari masa keberhasilan pembangunan di Indonesia. Hal ini banyak direkam oleh berbagai studi dan diakui oleh pakar dari luar negeri. “Pertumbuhan ekonomi tumbuh 7% plus selama 30 tahun. Indikator pembangunan manusia juga meningkat,” ujar Wapres.
Di masa itu, Wapres melanjutkan, ia bekerja di tingkat penyiapan kebijakan. Ada aspek jangka panjang yang dipelihara dari penyiapan dan pelaksanaan suatu kebijakan kala itu, prosesnya panjang dan dalam, dan memiliki konsistensi. Juga ada aspek jangka panjang yang diperhatikan, mulai dari komando di pimpinan teratas hingga ke pelaksanaannya di pelosok jalan. Tak heran bila program-program pembangunan ekonomi dan sosial bisa berjalan dengan baik.
Namun, keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan ekonomi dan sosial itu menimbulkan biaya. “Sistem komando ada biayanya, biaya sosial yang ditimbulkan,” ucap Wapres. Kekurangan lainnya pada Era Orde Baru adalah kurangnya public accountabilitydan democratic accountability sekaligus.
Sebaliknya, di era reformasi ini, dikatakan Wapres, kita telah memenuhi berbagai macam aspek kehidupan dalam berbagai segi. Dari berbagai standar Indonesia sudah dikatakan fully democratic nation. Namun di sisi lain pencapaian pembangunan pada Orde Reformasi ini masih belum optimal.
Memang, kebijakan yang diambil pada era ini sudah cukup bagus, tetapi biasanya wawasannya hanya lima tahunan, sehingga konsistensi antar kabinet belum tentu terjaga dan fokus pada jangka pendek. Dikatakan Wapres, memang ada masalah yang harus diselesaikan dalam jangka pendek, tetapi kalau semua energi habis untuk jangka tidaklah baik. "Short-term mission dalam orde reformasi lebih menonjol," kata Wapres.
Pun dalam pelaksanaan pemerintahannya, pada era reformasi ini sudah cukup baik, terdapat sistem otonomi daerah dan juga pembagian kewenangan antar lembaga negara. Tetapi ada biaya yang timbul, yaitu kurangnya kecepatan pengambailan kebijakan dan konsisitensi antara satu kebijakan dengan yang lainnya.
Kalau dibandingkan berdasarkan refleksi dari dua orde pemerintahan ini, Wapres mengatakan bahwa yang lebih penting adalah bagaimana mengambil yang baik dari kedua masa pemerintahan itu dan menggabungkannya menjadi satu dan dijadikan pedoman untuk melangkah ke depan. “Ini tidak berarti kita kembali ke otoriter karena kita sudah memilih rute demokrasi,” ucap Wapres.
Yang menjadi pertanyaan, ucap Wapres, apakah pengalaman yang baik pada masa Orde Baru dapat diterapkan pada Orde Reformasi tanpa menggugurkan demokrasi. Ia meyakini bahwa hal ini semestinya bisa, misalnya dalam cara pengambilan kebijakan, atau memperbaiki program dengan menjaga konsistensi hingga ke tingkat grassroot. Wapres mencontohkan ada negara demokrasi yang memiliki kebijakan yang efektif, berorientasi jangka panjang dan tidak zig-zag.
Karena itu alangkah baiknya jika pengalaman sejarah di masa lampau, dapat menjadikan eksperimen demokrasi ini sama-sama dijaga sehingga menghasilkan manfaat yang secara nyata dan mendukung demokrasi untuk rakyat. “Pertanyaan seperti ini, ternyata sudah dari 2500 tahun yang lampau diindikasikan oleh Plato. Dia mengajukan secara tidak langsung, bagaimana membentuk republik yang ideal,” ucapnya.
Masalah pendekatan pembangunan merupakan dilema yang harus dijawab sebagai bangsa. “Selalu ada tarik menarik antara dilema rasionalisme dan populisme, sehingga harus dicari keseimbangan. Dilema pembangunan efektif dan pembangunan representatif, dan dilema pembangunan demokrasi dan pembangunan teknokrasi,” ucap Wapres.
Wapres menggarisbawahi bahwa tidak ada dalil umum yang dapat menjawab dilema tadi. “Pertanyaannya, keseimbangan-keseimbangan itu yang pas yang mana, yang cocok pada saat pembangunan, sehingga proses pembangunan bangsa, politik, sosial, dan ekonomi berjalan seiring - tidak timpang,” ujar Wapres.
Tema dari Silaknas ICMI 2013 adalah Gerakan Ekonomi Baru Indonesia : Memobilisasi Akses untuk Kesejahteraan Rakyat. Turut hadir mendampingi Wapres Ketua MPR Sidharta Danusubroto, Ketua Dewan Pakar ICMI yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, dan Ketua Presidium ICMI Marwah Daud Ibrahim. Acarai ini dihadiri pula oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, anggota Dewan Pakar ICMI, anggota Presidium ICMI dan juga pengurus daerah ICMI yang hadir dari seluruh Indonesia.
Sebelum menyampaikan sambutan, Wapres menyaksikan penandatanganan MoU ICMI dengan PT Ragio Aviasi Industri (RAI) tentang pemberdayaan sumberdaya manusia teknologi tinggi, PT RAI dengan KALSTAR tentang kerjasama pembelian pesawat terbang R80, Yayasan Abdi Bangsa ICMI dengan Kementerian Riset dan Teknologi tentang program pendidikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbarukan dan ramah lingkungan di kalangan pelajar, dan Yayasan Abdi Bangsa ICMI dengan Klinik Pendidikan Matematika tentang pengembangan mutu pendidikan.
Keterangan Gambar : Wapres Boediono menuliskan pesan untuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia .***(foto: Jo).
