Oleh : Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono
Politik itu mengandung banyak hal. Banyak pengertian. Banyak cakupan. Banyak prinsip. Banyak cara. Dan banyak istilah.
Politik adalah siasat. Juga cara. Juga etika. Juga tujuan.
Di bagian ini saya ingin mengajak Anda semua untuk memahami satu hal penting dalam politik, yaitu makna konsensus, kompromi dan take and give (saling memberi dan menerima).
Terus terang sejak saya mengemban tugas sebagai Presiden, saya sungguh menyadari pentingnya konsensus, kompromi, dan take and give. Untuk sebuah tujuan yang baik, saya juga sering melakukan hal-hal itu. Kita tidak bisa harus selalu menang atau harus menang. Kita terkadang harus mengalah untuk sebuah kebaikan. Kita juga sekali-kali harus mencari 'jalan tengah' agar terjadi mufakat atau kesepakatan.
Jika pemimpin sekali-kali harus mengalah dan bersedia untuk membangun kompromi dan konsensus, bagi saya tidak berarti pemimpin itu lemah. Sepanjang pemimpin itu tetap memegang teguh tujuan. Sepanjang manfaatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya. Dan, yang terpenting, sepanjang kompromi itu tidak menganggu kerangka kehidupan bernegara yang diatur dalam konstitusi, serta tidak menabrak prinsip-prinsip moral yang tidak boleh dikorbankan.
Tetapi, jika kita harus bersedia berkompromi dan take and give tidak berarti ini sebuah politik daging sapi yang mengabaikan rasa keadilan rakyat. Atau tindakan kongkalikong yang hanya akan merugikan negara.
Pemimpin itu memang harus kokoh dan tidak boleh goyah jika harus menegakan prinsip. Tetapi, dalam interaksinya ~ dengan siapa pun ~ harus tetap luwes. Bahkan, seorang pemimpin itu juga bertindak sebagai consensus builder.
Saya jadi ingat apa yang dikatakan Thomas Jefferson bahwa dalam hal prinsip kita harus kokoh seperti batu, tetapi kalau soal 'gaya' kita harus mengikuti arus. "In matters of principle, stand like a rock; in matters of taste, swim with the current.".
Dalam implementasinya, ketika harus membahas dan menetapkan APBN meskipun pemerintah dengan matang dan melalui proses yang sistemik telah menyusun Rancangan APBN, tetapi tetap ada kompromi dan kesepakatan yang harus saya bangun beserta DPR RI. Kalau tidak, bisa saja terjadi deadlock yang akan sangat menganggu pembangunan dan perekonomian kita. Yang saya maksudkan kompromi bisa menyangkut besara alokasi anggaran terhadap sasaran-sasaran tertentu, ataupun besaran asumsi yang berlaku dalam APBN tersebut.
Apa yang terjadi di Amerika Serikat bulan Oktober 2013, yaitu terjadinya shutdownatau tidak dibiayainya kegiatan pemerintah federal menjadi perhatian dunia. Kongres dan Senat tidak menyetujui rancangan APBN yang diajukan oleh Presiden Obama, sehingga anggaran tidak bisa dicairkan atau dialirkan. Komentar banyak pihak terhadap politik Amerika seperti itu macam-macam. Ada yang mengatakan itulah harga yang harus dibayar oleh rakyat Amerika ketika politisinya tidak bisa membangun konsensus dan kompromi. Ada yang bilang bahwa semua itu terjadi karena baik Demokrat maupun Republik mempertahankan gengsi masing-masing. Ada yang bilang untung yang mengalami kemelut politik seperti itu adalah Amerika Serikat ~ negara yang kuat dan kaya. Bayangkan kalau negara lain, ceritanya akan beda. Bahkan ada pula yang berkomentar agar hati-hati mengadopsi sistem politik Amerika Serikat, karena tidak sedikit masalah yang bisa timbul.
Take and give yang ditabukan, dan harus kita perangi habis-habisan, adalah kongkalikong untuk bagi-bagi anggaran. Saya kira publik sudah tahu bahwa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPR, dari partai manapun, dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta, yang merugikan keuangan negara. Ini sudah termasuk korupsi.
Saya pernah dilapori oleh menteri berkaitan dengan hal ini:
"Bapak, ini ada permintaan anggaran di luar yang kita bahas. Di luar baik yang ada di RAPBN, maupun apa yang telah kita bicarakan sebelumnya. Jumlahnya cukup besar ~ ratusan miliar rupiah."
"Bagaimana munculnya?" tanya saya.
"Ya katanya angka itu muncul setelah diadakan pembahasan di DPR."
"Apa termasuk kategori yang sering saya katakan ~ ada kalanya kita bersepakat kalau ada usulan DPR yang tepat dan baik," tanya saya lagi.
"Sepertinya tidak termasuk golongan itu," jawab menteri saya.
"Itu berbahaya. Saya khawatir kalau ada apa-apanya. Pastikan semua melalui proses yang benar. Termasuk benar peruntukan dan besarnya. Itu uang rakyat. Dan mari kita amankan teman-teman kita baik yang ada di DPR maupun di pemerintahan."
Kompromi dan saling memberi dan menerima juga dilakukan di antara sesama partai-partai politik yang ada dalam barisan koalisi, mengingat kepentingannya juga berbeda-beda. Win-win solution sering menjadi solusi yang sesungguhnya.
Lebih luas lagi sebenarnya take and give juga berlaku dalam kerja sama internasional. There is no free lunch. Tidak ada yang gratis. Begitu isitlahnya. Dalam membangun kerja sama investasi dan perdagangan misalnya, selalu ada prinsip saling menguntungkan dan untuk kepentingan bersama. Bahkan dalam dukung mendukung pencalonan keanggotaan di berbagai badan PBB, dengan negara-negara sahabat kita sering menjalankan kebijakan saling dukung. Hakikatnya juga saling memberi dan menerima. ***
*) Dikutip dari: Susilo Bambang Yudhoyono, 2014, Selalu Ada Pilihan, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, halaman 629-631.
