Terkait Beredarnya Isu Waspadai ‘Kuda Troya’ JK dan Gatot Nurmantyo,Berikut Keterangan Kapuspen TNI

JAKARTA-Beredarnya isu yang dimuat media online kompasiana.com dengan judul “Jokowi, waspadai terhadap ‘Kuda Troya’ JK dan Gatot Nurmantyo”  yang diunggah pada hari Minggu (30/11/2016), sangatlah merusak citra dan nama baik institusi TNI serta meresahkan masyarakat Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos., di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (7/12/2016) mengatakan bahwa opini yang dimuat dalam tulisan disalah satu media online tersebut TIDAK BENAR dan tidak berdasarkan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan.

“Pernyataan opini tersebut merupakan fitnah dan pencemaran nama baik TNI secara institusi maupun terhadap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo secara pribadi, yang berpotensi munculnya konflik antar lembaga maupun kelompok masyarakat,” tegasnya.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto menjelaskan bahwa, kegiatan yang di gagas oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, seperti Doa Bersama yang dilaksanakan Jumat  (18/11/2016) dan Apel Nusantara Bersatu, Rabu (30/11/2016) merupakan kegiatan untuk mengajak masyarakat diseluruh Indonesia, bersama-sama berdoa agar negara kita terlepas dari perpecahan serta untuk persatuan dan kesataun bangsa yang berlandaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam opini yang dimuat media online tersebut, juga ditulis tentang kegiatan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang sering berkeliling kampus untuk mengkampanyekan visi nasionalismenya. “Faktanya memang benar bahwasanya Panglima TNI melakukan kegiatan tersebut, karena untuk membentuk karakter pemuda Indonesia agar memiliki rasa kebangsaan dan nasionalisme serta bela negara, bukan untuk berambisi mengambil alih pemerintahan,” kata Kapuspen TNI.

Sementara itu, terkait berita Panglima TNI akan menyerahkan wilayah laut Natuna kepada pihak Tiongkok, Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto kembali menegaskan bahwa Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tidak akan penah menyerahkan wilayah laut Indonesia ke pihak asing, termasuk  perairan Natuna. “Panglima TNI tidak pernah menginginkan kapal-kapal asing mencuri ikan di perairan laut Indonesia, apalagi sampai berusaha menyuap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti agar mengijinkan kapal asing pencuri ikan bisa masuk perairan Indonesia,” tuturnya.

Menanggapi berita yang bertajuk Kuda Troya tersebut, berdasarkan sejarah bangsa Indonesia, Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto menyatakan bahwa mulai terbentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan pada 5 Oktober 1945 berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), selanjutnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan saat ini Tentara Nasional Indonesia (TNI),  tidak pernah melakukan pembangkangan terhadap pemerintah termasuk melakukan kudeta, karena TNI berasal dari rakyat, bejuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat.***(SP/LKBK65).

Gambar: Documen Puspen TNI untuk Portal LKBK65.  

____

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

___

Komisi Pemberantasan Korupsi Luncurkan Kode Etik Parpol, Berikut Kabarnya

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersinergi dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meluncurkan Produk Politik Cerdas dan Berintegritas (PCB), yakni Naskah Kode Etik Politisi dan Partai Politik, serta Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia pada Kamis (24/11/2016) di Hotel J.S. Luwansa, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta, kemarin.

Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yuyuk Andriati Iskak,dalam Siaran Persnya,Kamis (24/11/2016) menjelaskan, bahwa menurut Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief, disusunnya dua naskah tersebut diharapkan mampu mendorong iklim politik yang cerdas dan berintegritas agar demokrasi kita benar-benar dijalankan oleh para politisi dan partai politik yang jujur, berintegritas, serta memegang teguh komitmen untuk memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Satu hal penting yang perlu dicatat, “Kode etik politisi dan partai politik ini harus sejalan, senafas dan tidak bertentangan dengan UUD, UU Kepartaian, Undang-undang pemilu eksekutif dan legislatif,” katanya.

Karenanya, agar berjalan efektif, Syarief mensyaratkan empat syarat bagi para politisi dan partainya. Pertama, substansi kode etik ini masuk ke dalam dan menjadi bagian penting dari UU tentang Partai Politik; Kedua, naskah ini menjadi salah satu persyaratan mutlak apabila negara akan memberikan dana kepada partai politik yang berasal dari APBN; Ketiga, Kementerian Hukum dan HAM menjadikan naskah ini sebagai sebagian dari persyaratan mutlak bagi partai politik yang mendaftarkan diri sebagai badan hukum ke Kemenkumham; Keempat, adanya tekanan masyarakat kepada partai-partai politik agar naskah ini terinternalisasi di dalam jiwa, pikiran dan tindakan para politisi dan partai politik.

Panduan rekrutmen dan kaderisasi partai politik ini diharapkan dapat diadopsi oleh partai politik dalam melakukan perbaikan dan perubahan yang positif atas tata kelola partai politik. Dua naskah tersebut disusun melalui suatu proses yang panjang, mulai dari studi kepustakaan, berdiskusi dengan beberapa pemangku kepentingan seperti para akademisi, bupati, walikota, politisi, Bawaslu, KPU, aktivis LSM Kepemiluan, aktivis LSM bidang hukum, aktivis intra dan ekstra kampus di Jakarta, Makassar, Surabaya dan Medan, sampai dengan penulisan naskah akhir.

KPK menaruh perhatian pada rekrutmen partai politik sebagai hal yang strategis bagi kehidupan demokrasi. Sebab, dari sinilah upaya perbaikan pada kualitas orang-orang yang akan mengelola partai dan yang akan menjadi pejabat publik, bisa diwujudkan. Karena itu, “Partai politik perlu melakukan terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam menjaring anggota, kader, dan para calon pejabat publik,” katanya.

Penyusunan dua naskah ini, merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem dengan cara memperbaiki kebijakan. Sebab, dalam negara demokratis, peran dan fungsi partai politik sangat penting dalam mewujudkan aspirasi masyarakat.

“Kami menyadari, KPK perlu sinergi dan kerja sama dengan seluruh komponen bangsa untuk menyukseskan pekerjaan besar mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, mewujudkan peradaban baru Indonesia, mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita dan menjadi bangsa yang unggul dan terhormat dalam pergaulan dunia,” pungkas Syarief.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Wiranto menyatakan keprihatinannya terhadap proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang tidak berjalan dengan baik. “Ternyata keprihatinan itu tidak sendirian, sebagaimana yang dirasakan KPK dan LIPI, dari keprihatinan ini diharapkan ada perbaikan,” katanya.

Wiranto melanjutkan, sejatinya politik itu memiliki tujuan yang mulia, salah satunya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Hal itu dapat terwujud, katanya, asalkan suatu negara memiliki format politik yang jelas, kode etik dan budaya politik yang baik. “Kalau begitu benar bahwa politik akan membawa kebaikan,” katanya.

Sementara itu, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris menegaskan pentingnya Naskah Kode Etik Politisi dan Partai Politik, serta Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia. “Demokrasi kita ada ditangan di parpol. Kalau parpol dan politisi baik, akan baik juga masa depan bangsa, begitu juga sebaliknya,” katanya.

Di sisi lain, partai politik belum mendapat kepercayaan publik, dimana kualitas pemimpin yang dihasilkan partai politik belum sesuai harapan masyarakat. “Bahkan sebagian besar justru jadi pasien KPK,” katanya. Karena itu, kode etik menjadi penting untuk menjadi panduan dalam menjalankan amanat rakyat bagi politisi, maupun parpol.

Gagasan untuk mendorong partai politik yang berintegritas yang dilakukan KPK merupakan respons balik masyarakat atas praktik korupsi politik serta praktik politik yang menyimpang lainnya. Sebanyak 32 persen perkara korupsi yang ditangani KPK menyeret aktor politik, seperti anggota DPR, DPRD dan kepala daerah.

Penyusunan dua pedoman ini, sejatinya adalah salah satu dari dua solusi yang ditawarkan KPK bagi penyelesaian permasalahan dalam politik Indonesia. Pedoman ini juga diusulkan satu paket dengan Rekomendasi Pendanaan Partai Politik, untuk mendorong tata kelola keuangan partai menjadi transparan dan akuntabel.

Solusi kedua, KPK telah menyelenggarakan Kelas Politik Cerdas Berintegritas (PCB) bagi mahasiswa dan pelajar SMA/sederajat. Ini dilakukan dalam upaya membangun integritas bagi calon kader politik masa depan yang diharapkan dapat mengimplementasikan integritas dalam setiap sikap dan perilaku politiknya kelak.

Selain dua panduan tersebut, KPK juga meluncurkan Media Komunikasi (online dan offline) untuk mendukung terjaganya ekosistem dan jejaring masyarakat politik dan Boardgame POLITRIK sebagai tools untuk meningkatkan pengetahuan tentang dinamika dalam proses politik praktis dan pentingnya cerdas berintegritas dalam proses politik untuk mewujudkan wajah baru politik serta masyarakat politik yang lebih cerdas dan berintegritas.***(Muhammad Fahrozi/LKBK).

Gambar: Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta.***(Ist).

____

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

____

Setelah Terima Kunjungan Ketua Umum Nasdem dan PPP, Presiden Jokowi Juga Terima Ketua Umum Partai Golkar

JAKARTA-Presiden Joko Widodo,Selasa,tanggal 22 November 2016 sore tadi, menerima kunjungan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, di Istana Merdeka, Jakarta.

Menurut Humas Sekretariat Kabinet dalam Siaran Persnya,Selasa (22/11/2016) menjelaskan, bahwa bersama Setya Novanto, Presiden Jokowi mengaku membicarakan banyak mengenai hal yang berkaitan dengan ekonomi nasional, terutama ekonomi setelah terpilihnya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“Dengan Bapak Ketua Umum Golkar, Bapak Setya Novanto, saya menggarisbawahi beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan Partai Golkar,” kata Presiden kepada wartawan usai pertemuan dengan Setya Novanto.

Presiden Jokowi menyambut baik dukungan Partai Golkar dari seluruh wilayah Indonesia untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial yang ada, menjaga toleransi bangsa kita yang sangat majemuk ini, dan bersama-sama menjaga kerukunan dan kekompakan seluruh komponen bangsa.

“Karena sekali lagi, Partai Golkar memiliki infrastruktur hampir di seluruh wilayah negara kita,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto juga mendukung penuh sikap tegas pemerintah terhadap upaya yang mengarah pada gerakan-gerakan radikal.

Presiden menegaskan, bahwa bangsa kita yang sekarang ini sedang giat-giatnya membangun dalam rangka mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa yang lain. “Kita ingin bekerja bersama-sama membangun dan mensejahterakan rakyat,” tegas Presdien Joko Widodo yang sebelumnya telah menerima Ketua Umum Partai Nasdem,Surya Paloh,dalam jamuan sarapan pagi, lalu kemudian siang harinya Joko Widodo juga menerima Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuzy, di Istana Negara.***(Muhammad Fahrozi/LKBK).

Gambar: Presiden Jokowi.***(Foto: Puspen TNI).

____

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

____

Hampir Lima PNS Pemkab Ketapang Dipecat, Desember Pejabat Eselon Dua,Tiga dan Empat Dilantik

KETAPANG-Bupati Ketapang,Kalimantan Barat,Martin Rantan,SH mengatakan bahwa untuk memimpin Ketapang dirinya akan selalu bersikap dan bekerja secara profesional‎. Sesuai misinya akan bekerja menuju pemerintahan yang lebih baik.

“Jujur, yang merupakan hal terberat bagi saya adalah mengubah mindset pegawai. Maka saya sering melakukan sidak ke kantor-kantor, dan sidak pada jam kantor, ada tidaknya pegawai yang melalaikan tugasnya",kata Bupati Martin Rantan,dalam acara silaturahmi dan koordinasi dengan para mantan tim sukses dan relawannya,Kamis (10/11/2016) malam di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Jalan Haji Agus Salim Ketapang.

Baca: Silaturahmi dan Koordinasi Mantan Tim Sukses,Donatus Rantan:”Mereka Harus Dirangkul Untuk Bangun Ketapang”

Selanjutnya kata Martin, bahwa sejak kepemimpinannya sebagai Bupati Ketapang sudah hampir 5 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Ketapang yang telah dipecatnya, karena melanggar dan tidak taat aturan kepegawaian.

"Begitu juga,terhadap penataan SKPD, dan dalam forom itu juga saya mengatakan,tidak usah melobi saya untuk mendapatkan jabatan,kalian kerja yang baik saja, pandai saya menilainya", tegas Martin Rantan,seraya mengatakan bahwa saat ini dirinya ‎masih menata internal pemerintahan di Kabupaten Ketapang, dan pada bulan Desember 2016 akan melantik pejabat struktural eselon 2,esselon 3 dan esselon 4.***(Halim/Agus/LKBK)

Gambar :Martin Rantan,SH,Bupati Ketapang (tengah), mantan Ketua Tim Sukses,Kristoporus Popo (kiri),dan Donatus  Rantan,mantan konsultan strategi kemenangan Martin Rantan,SH dan Drs.Soeprapto,S‎.***(Foto:Agus).

____

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

____

Silaturahmi dan Koordinasi Mantan Tim Sukses,Donatus Rantan:”Mereka Harus Dirangkul Untuk Bangun Ketapang”

KETAPANG-Tugasnya telah selesai dalam mengantarkan Martin Rantan,SH dan Drs.Soeprapto,S sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, Kalimantan Barat,namun meskipun demikian kita masih merasa mempunyai tugas dalam hal mengawal pembangunan di Kabupaten Ketapang,terutama dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang.

Hal tersebut disampaikan Donatus Rantan,mantan konsultan strategi kemenangan yang mengantarkan ‎Martin Rantan,SH dan Drs.Soeprapto,S sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, hingga tahun 2021 yang akan datang. Dalam acara silaturahmi dan koordinasi dengan para mantan tim sukses dan relawan Martin – Suprapto,Kamis (10/11/2016) malam di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Jalan Haji Agus Salim Ketapang.

Baca juga : Ini Kata Kristoporus Popo Diacara Silaturahmi dan Koordinasi Mantan Tim Sukses Martin Rantan – Suprapto

"Disitu kita ada panggilan nurani untuk kita tetap harus mendukung dan mengawal,tapi bagaimana caranya, karena kita tidak bisa masuk ‎dalam struktur pemerintahan.Maka salah satu solusi yang didapat untuk masuk mengawal RPJMD itu adalah mendirikan rumah perkumpulan mitra pembangunan",terangnya.

Rumah Perkumpulan Mitra Pembangunan itu,dikatakannya sudah disahkan secara berbadan hukum oleh Notaris dan sudah didaftarkan ke Kesbangpollinmas Ketapang sejak, 24 April 2016.mempunyai tugas kewajiban dalam mengawal dan mendukung pemerintahan agar ‎membangun sesuai dengan cita-cita Ketapang Maju dan Sejahtera.

Selanjutnya kata Donatus, ada lima program diperkumpulan Mitra Pembangunan yaitu, program pengembangan kumunitas Pro Independent,agar seluruh mantan ketua tim sukses yang diminta menjadi koordinator untuk tetap memelihara silahturahmi, dalam arti kata bukan hanya mendukung saat pemilihan tapi juga mendukung saat pelaksanaan pembanguan ‎menyeluruh. Program ekonomi dan pembangunan. Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Program advokasi dan pelayanan hukum, serta Program pelayanan sosial dan kemasyarakatan.

"Maka sekarang ini kalau soal pembangunan untuk di Kabupaten Ketapang kita tidak bisa yang dulu hanya berteriak memenangkan lalu berteriak, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua, itu tidak terlepas baik dulunya para pendukung saat Pilkada dari calon pasangan nomor urut,2,3 dan 4. Mereka harus kita rangkul dalam pembangunan di Kabupaten Ketapang ini",pungkas Donatus Rantan.***(Halim/Agus/LKBK).

Gambar :Martin Rantan,SH,Bupati Ketapang (tengah), mantan Ketua Tim Sukses,Kristoporus Popo (kiri),dan Donatus  Rantan,mantan konsultan strategi kemenangan Martin Rantan,SH dan Drs.Soeprapto,S‎.***(Foto:Agus).

____

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

____

Ini Kata Kristoporus Popo Diacara Silaturahmi dan Koordinasi Mantan Tim Sukses Martin Rantan – Suprapto

KETAPANG-Meski saat ini sudah berstatus mantan tim sukses pendukung pasangan Bupati dan Wakil Kupati Ketapang,Martin Rantan - Suprapto dari jalur independent, namun tim tersebut diharapkan tetap terus mendukung program-program dalam perjalanan pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Martin Rantan,SH – Drs.Suprapto hingga tahun 2021 yang akan datang.

Baca juga : Kawal Pembangunan Ketapang, Mantan Tim Sukses Martin-Suprapto Adakan Silaturahmi dan Koordinasi

Hal itu disampaikan Kristoporus Popo, selaku mantan Ketua Tim Sukses pasangan Martin – Suprapto, dalam acara silaturahmi dan koordinasi dengan para mantan Tim Sukses, koordinator wilayah,koordinator kecamatan,koordinator pemilihan dan mantan relawan, pasangan nomor urut 1, Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, Martin – Suprapto, di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Ketapang, Kamis (10/11/2016) malam.

"Kita mengantar, kita juga yang mengawal,memang seperti yang pernah saya katakan terdahulu, bahwa kewenangan kita sebagai tim sukses hanya mengantar sampai ‎kemenangan saja, setelah itu kita serahkan kepada birokrasi Pemerintah Daerah",kata Kristoporus Popo, dalam sambutannya dihadapan para mantan tim sukses dan relawan.

Selanjutnya kata Popo,program-program Visi dan Misi Martin Rantan,SH dan Drs.Soeprapto.S, sebagai  Bupati dan Wakil Bupati Ketapang,Kalimantan Barat, sebagaimana yang telah disepakati terdahulu, bahwa untuk membantu mensuksesknnya dilanjutkan kembali oleh para PNS dan Birokrat di Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang hingga 5 tahun ke depan.

"‎Meskipun demikian kita masih juga ikut membantu mengawal beliau, tentunya dengan peran kita masing-masing demi  kemajuan Ketapang. Seperti kalau sebagai petani berperanlah sebagai petani, berkoordinasi dengan saling bantu. Peternak,pengusaha dan kontraktor dengan program masing-masing",pinta Kristoporus Popo,dalam acara silaturahmi dan koordinasi itu.***(Halim/Agus/LKBK).

Gambar :Martin Rantan,SH,Bupati Ketapang (tengah), mantan Ketua Tim Sukses,Kristoporus Popo (kiri),dan Donatus  Rantan,mantan konsultan strategi kemenangan Martin Rantan,SH dan Drs.Soeprapto,S‎.***(Foto:Agus).

____

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

____

Panglima TNI Gatot Nurmantyo :”Lebih Baik Jadi Tumbal Menjaga Kebhineka Tunggal Ikaan, Daripada Saya Jadi Presdien”

JAKARTA-Terkait demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Jakarta,Jumat (04/11/2016) kemarin, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan,satu hal yang bisa dirinya petik, bahwa sebenarnya kalau dilihat secara dalam demo yang dilakukan kemarin itu sangat indah.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo,sebagai narasumber, dihadapan para peserta acara Indonesia Lawyers Club TVOne, Selasa (09/11/2016) malam yang dipandu Karni Ilyas, dan dihadiri juga Kapolri serta sejumlah narasumber lainnya, dengan thema “setelah 411”.

“Seperti yang disampaikan oleh Aa Gyms tadi, bahwa pada saat demo, kemudian ada satu pasangan didepan Katedral yang akan menikah,kemudian santrinya membersihkan jalan yang akan dilewati, karena menggunakan rok yang tinggi, inikan sesuatu yang indah. Kebhineka Tunnggal Ikaan benar-benar disadari semuanya, karena Indnesia tanpa Ummat Muslim bukan Indonesia, dan Indonesia tanpa Ummat Kristen, Ummat Khatolik, Ummat Hindu, Ummat Budha, bukan juga Indonesia”,kata Panglima Gatot.

Semua ini lanjut Panglima,disadari oleh semua yang demo kemarin. “Di depan Katedral bersih tidak ada apa-apa. Satu hal yang sudah finish adalah, Kebhineka Tunggal Ikaan. Kenapa saya sampaikan ini, karena Presiden sebagai Panglima Tertinggi mengingatkan bahwa tugas TNI adalah, harus menjaga Kebhineka Tunggal Ikaan, maka saya katakan sangat indah, jadi tugas saya ringan”,ungkap Gatot Nurmantyo.

Selanjutnya Karni Ilyas selaku pemandu acara ILC itu menyampaikan pertanyaan,terkait kedekatan Jendral Gatot Nurmantyo dengan Presiden Joko Widodo, bahwa apa benar Presiden sangat mempertahankan atau membekingi Gubernur DKI, Basuki Tjhaya Purnama ?

Dengan tegas Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa dirinya tidak akan menjawab dengan kesimpulan,dan dirinya juga mengakui bukan ahli politik,tapi karena ini masalah politik, maka Jendral Gatot mencoba memberikan gambaran politik.

“Kita sama-sama tau bahwa, ada partai pemerintah, antara lain PDI Perjuangan, kemudian PKB, PAN, PPP. Logika berfikirnya, kalau Presdien ingin benar-benar Ahok menang, tinggal perintah. PKB, PAN, PPP, kamu dukung Ahok, PDI juga dukung Ahok, selesai, yang lainnya tidak punya kendaraan. Itu logika politik, kesimpulannya silakan disebutkan masing-masing. Saya tidak berhak memberikan kesimpulan,tapi inilah yang saya sampaikan”,tegas Gatot Nurmantyo.

Kemudian dalam acara tersebut Karni Ilyas juga memancing Panglima Gatot Nurmantyo,soal banyak suara yang menyatakan bahwa Jenderal Gatot itu cocoknya jadi Presiden.

“Dalam situasi seperti ini, sampai kemarin Presiden memerintahkan, sekali lagi beliau menyampaikan,sebagai Panglima Tertinggi saya (Prsiden Jokowi-Red), perintahkan kepada TNI jaga Kebhineka Tunggal Ikaan, dan TNI sebagai garda terdepan dalam mengelola lembaga Bhineka Tunggal Ika dan menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa”,kata Jendral Gatot.

Jendral Gatot juga mengakui bahwa Presiden adalah atasannya, sebagai Ummat Muslim,bahwa dirinya pernah bersumpah pada tanggal 15 Maret 1982, yang isi sumpahnya antara lain, demi Allah saya bersumpah, (diatas Alquran-Red), setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Itu nomor satu, saya singkat nomor tiganya, demi Allah saya bersumpah taat kepada atasan dengan tidak membantah atas perintah, atau putusan, apabila sekarang saya berkeinginan jadi Presiden, maka saya melanggar sumpah saya. Umur saya sudah 56,kata Ustadz-ustadz saya bilang kehidupan didunia itu hanya sekejap mata saja, kehidupan abadi di sana (Akhirat-Red). Saya lebih baik menjadi tumbal untuk melaksanakan tugas menjaga Kebhineka Tunggal Ikaan daripada saya jadi Presdien”,pungkas Panglima Gatot Nurantyo dengan tegas. ***(Halim Anwar/LKBK).

Gambar: Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.***(Foto:Doc.Puspen TNI).

____

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

____

Pihak Kepolisian Kumpulkan Bukti Ada Aktor Politik Tunggangi Aksi Demonstrasi Damai

JAKARTA-Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saat ini masih mengumpulkan bukti-bukti mengenai adanya tokoh-tokoh politik yang ditenggarai menunggangi aksi demonstrasi yang berujung terjadinya kerusuhan, di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 4 November lalu.

Menurut Humas Setkab dalam Siaran Persnya,bahwa Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihaknya masih mempelajari apakah kasus tersebut nanti bisa dalam kategori pasal makar. “Kalau masuk dalam pasal makar ya kita akan proses hukum,” kata Tito kepada wartawan usai mendampingi Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada 637 perwira dari Mabes Polri, para Kepala Kepolisian Daerah (Kapolri) dan Komandan Peleton Polri, di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Selasa (8/11/2016) pagi.

Kapolri menjelaskan, seperti juga kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, saat ini proses penyelidikan terhadap kemungkinan adanya tokoh politik yang menunggangi aksi demonstrasi 4 November itu sedang dijalakan.

Nanti dari penyelidikan, lanjut Kapolri, akan diakhiri dengan gelar perkara apakah ada tindak pidana atau tidak.

“Kalau ada pidana maka dinaikkan menjadi penyidikan dan ditetapkan tersangkanya untuk berkasnya diajukan. Kalau ternyata nanti dalam gelar perkara ini tidak ditemukan tindak pidana, maka penyelidikannya dihentikan,” tegas Tito.

Terkait tokoh-tokoh politik yang ikut terjun langsung dalam aksi demonstrasi, Kapolri menegaskan, seandainya ikut turun hanya untuk demo tidak masalah.” Itu hak ya, hak sebagai warga negara dalam kebebasan berekspresi. Tetapi kebebasan berekspresi itu kalau mengucapkan kata-kata yang eksplisit itu berbau makar, maka tidak boleh,”ujarnya.***(Humas Setkab/LKBK/K65).

Gambar: Kapolri Tito Karnavian.***(Foto: Humas/Oji).

____

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

____

Panji,Bupati Melawi, Resmi Pimpin Partai Nasdem, Ini Kabarnya

NANGA PINOH-Panji,S.sos yang juga Bupati Melawi resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Melawi Kalimantan Barat,untuk periode 2016-2021.

Didampingi Sekretaris,Sabilil Muhtadin,S.Sos serta jajaran kepengurusan DPD serta dihadapan ratusan pengurus Kecamatan dan Desa se Kabupaten Melawi, sosok familiar ini dilantik Ketua DPW Partai Nasdem Kalbar, H.Syarief Abdullah Alkadrie, SH,MH yang juga Anggota DPR RI di Cafe Putri Tanjung Nanga Pinoh, Minggu (06/11/2016) siang.

Menurut Haji Hamdani Adeni,kepada Portal Lembaga Kantor Berita Kalimantan,Minggu (07/11/2016) sore, bahwa Syarief Abdullah Alkadrie,usai menyerahkan Pataka Partai Nasdem kepada Panji,S.Sos menegaskan,Partai Nasdem memberikan kepercayaan kepada Bupati Melawi ini untuk bersama-sama membesarkan partai yang 11 November ini genap berusia 5 tahun.

Disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR RI ini, bahwa dalam Pilkada Partai Nasdem tidak menerapkan dan 'zero' mahar bagi para calon kepala daerah.

"Untuk Pilkada Melawi kemarin, kita sama sekali tidak menarik mahar. Partai Nasdem dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusung berdasarkan hasil survey dan penerimaan masyarakat termasuk track record. Dan Alhamdulillah, Pak Panji yang kita usung mampu menarik kepercayaan masyarakat dan memenangkan Pilkada. Untuk itu, mari bersama-sama terus menjaga kepercayaan masyarakat kepada kita. Tentu dengan kerja kerja buat rakyat dan Restorasi tiada henti," ucap Syarief Abdullah.

Diuraikan Abdullah,bahwa Partai Nasdem memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang berkemampuan menjadi pemimpin untuk diusung. "Ada masyarakat yang secara penerimaan dan kedekatan serta elektabilitasnya tinggi, namun tidak memiliki partai,dan Partai Nasdem memberikan kesempatan untuk itu,dan tanpa mahar. Nasdem menginginkan sosok yang diusung tulus berkerja untuk rakyat,"ucapnya.

Syarief Abdullah juga mengingatkan agar pengurus, kader dan simpatisan untuk segera bekerja dan membangun infrastruktur partai hingga desa ke tingkat TPS-TPS. "2019 sudah tidak lama lagi. Kita memiliki target-target yang digariskan partai untuk dicapai. Untuk itu teruslah bekerja membesarkan partai," paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI ini juga mengingatkan akan nilai- nilai kebangsaan dan mengimbau konstituen yang hadir untuk tetap menjaga kesatuan serta persatuan.***(Halim Anwar/LKBK).

Gambar: Documen Partai Nasdem untuk Portal Lembaga Kantor Berita Kalimantan.

____

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

____

Persepi: Metodologi Quick Count Pol-Tracking Benar

JAKARTA-Seperti dilansir laman merdeka.com, Rabu (16/07/2014) bahwa,Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) telah mengeluarkan hasil audit hitung cepat (quick count) pilpres 9 Juli yang lalu. Ketua Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk mengatakan hasilnya adalah lembaga survei Pol-Tracking tenyata tidak bermasalah.

"Hasilnya ternyata baik, secara metodologis juga benar dalam menentukan sampling," katanya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (16/7).

Sedangkan menurut Direktur Eksekutif Pol-Tracking, Hanta Yuda membeberkan sidang telah dilaksanakan Persepi secara tertutup dari jam 10.00 WIB hari ini (16/7). Pol-Tracking telah menyerahkan berkas yang berisikan hasil riset dari proses awal sampai akhir.

"Kami sudah menunjukkan operasional mulai dari rekrutmen, training dan pengiriman data. Dokumentasi seperti foto training juga sudah clear," beber Hanta.

Pol-Tracking merilis hasil hitung cepat yang mencatat kemenangan pasangan nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla dari pasangan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan selisih sebesar 5 persen. Jokowi-JK 53,37 persen dan Prabowo-Hatta 46,63 persen.

Kemarin (15/7), Persepi sudah melaksanakan audit hasil quick count yang dihadiri dan diikuti enam lembaga survei yang menjadi anggota Persepi dan hasilnya baik. Keenam lembaga tersebut adalah Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), Lembaga Survei Indonesia (LSI), Cyrus Network, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Populi Center dan Indikator Politik.***

Jokowi – Jk Unggul Di Ketapang

KETAPANG – Berdasarkan hasil Rekapitulasi Suara Pilpres 2014 dari hitungan cepat Koordinator Relawan Keluarga Nusantara Jokowi – Jk Kabupaten Ketapang bahwa suara Jokowi – Jk di daerah ini unggul 62,29 persen dari Prabowo – Hatta 37,71 persen.

Hasil suara yang diperoleh dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang berdasarkan hasil perhitungan cepat Relawan Keluarga Nusantara Jokowi – Jk Kabupaten Ketapang,Prabowo – Hatta hanya menang di dua Kecamatan yakni Kecamatan Delta Pawan 20.209 suara dan di Kecamtan Benua Kayong 14.849 suara,sementara di delapan belas Kecamatan lainnya Jokowi – Jk unggul.

“Namun demikian kita tetap menunggu pengumuman resmi dari KPU,”ungkap Ketua Koordinator Relawan Keluarga Nusantara Jokowi – Jk Kabupaten Ketapang,Drs.H.Andi Djamirudin,MSi kepada Lembaga Kantor Berita Kalimantan di kediamannya,Selasa (15/07/2014) kemarin.***(H/LKBK)

Sekjen Golkar: Kita Berjuang untuk Kekuasaan

JAKARTA- Partai Golkar ikut menandatangani deklarasi koalisi permanen yang mendukung Prabowo-Hatta. Sekjen Golkar Idrus Marham menyatakan bahwa koalisi ini belum dipersiapkan untuk menjadi oposisi.

"Kita mesti berpikir cita-cita, ideologi yang sama yang perlu kita perjuangkan bersama. Dan untuk memperjuangkan cita-cita ideologi yang kata kuncinya itu Indonesia bangkit maka kita berjuang untuk kekuasaan," ujar Idrus di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014).

Kekuasaan dianggap alat untuk menggapai cita-cita ideologis. Meski demikian Idrus menampik adanya bagi-bagi kursi jabatan dalam koalisi permanen.

"Bukan (bagi-bagi jabatan), kan bagi-bagi peran. Kalau bagi-bagi peran inti dasarnya kan kemampuan. Bukan bagi-bagi kedudukan tapi bagi-bagi peran," kata Idrus.

Dia yakin bahwa koalisi permanen akan solid hingga nanti penentuan pemenang oleh KPU. Tentunya dia pun optimistis Pabowo-Hatta akan menang.

"Saya punya keyakinan ini beda, karena suasananya sejak dari awal itu betul-betul dengan kesadaran, cita-cita dan ini betul suasana persahabatan sangat kuat, dan kerjasamanya. Ini suasana kebatinannya sangat kuat," ucap Idrus.***( Elza Astari Retaduari - detikNews)

Waketum Golkar: Koalisi Permanen Optimis Prabowo-Hatta Pemenang Pilpres

JAKARTA - Tujuh partai pengusung Prabowo-Hatta telah mendeklarasikan koalisi permanen. Mereka pun optimis capres/cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa keluar sebagai pemenang Pilpres 2014.

"Kita sekarang nggak berfikir kalah, kita berfikir menang. Kita yakin dong (menang)," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L Sambuaga di acara buka puasa bersama di kediaman Ketua DPD Irman Gusman, Jl Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Senin (14/7/2014).

Kata Theo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan mengumumkan secara resmi pemenang Pilpres 2014 pada 22 Juli mendatang. Ia meminta semua pihak untuk bersabar dan menahan diri agar suasana tetap kondusif.

"Mulai hari ini sampai 22 juli serahkanlah itu semua kepada mekanisme KPU. Kita percaya kepada KPU. KPU mempunyai mekanisme terbuka kepada masyarakat, pers, dan lain-lain untuk mengawasi. Kita serahkan ke KPU. Jadi apa yang menjadi keputusan KPU 22 Juli ya kita hormati," imbuh Theo.

"Kalau dalam pengawasan masyarakat ada hal-hal, katakanlah kesalahan-kesalahan atau kecurangan, ya KPU harus membuka diri," sambung Theo mempertegas.

Sesuai pesan Presiden SBY, Theo pun berharap transisi tampuk kepemimpinan Indonesia nantinya berjalan damai.

"Pak Prabowo menekankan itu supaya proses ini berlangsung baik. Demokrasi terlaksana sebaik-baiknya. Rakyat mendapat kesempatan mengekspresikan apa yang menjadi pilihannya. Itu yang kita hormati," ucap Theo.

"Kita terus terang saja cukup optimis yang ke depan 22 Juli. Tapi sekali lagi, kita serahkan semua ke KPU. Kita belum berfikir kalah, lebih berfikir menang. Optimisme kuat," tandasnya.***( Herianto Batubara /dtk)

Yusril: Mana Tahan Golkar Jadi Oposisi

JAKARTA - Pakar hukum dan tata negara Yusril Ihza Mahendra menyangsikan jika Partai Golkar, partai yang masuk dalam Koalisi Merah Putih akan menjadi oposisi di parlemen jika pasangan Prabowo-Hatta gagal menjadi presiden dan wakil presiden. Menurutnya, Golkar bukan tipe partai oposisi.

"Wabilkhusus bagi Partai Golkar yg tabiatnya selalu ingin melekat dengan kekuasaan. Mana tahan Golkar jadi partai oposisi," tulis Yusril dalam akun Twitter 

@Yusrilihza_Mhd, Selasa (14/7) petang.

Lebih lanjut, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara Indonesia ini menambahkan, Jusuf Kalla yang merupakan kader Golkar pasti membutuhkan suara Golkar di parlemen. Bahkan tidak lepas kemungkinan, JK akan diangkat sebagai ketua umum atau ketua Wanbin.

Menurut Yusril, kekuatan koalisi di parlemen yang mencapai 63 persen dapat merepotkan pemerintahan. Agar pemerintahan Jokowi-JK aman tanpa ada gangguan, caranya adalah dengan melemahkan solidaritas koalisi merah putih di DPR, dan partai yang paling mudah diiming-imingi adalah Golkar.

"Kalau Golkar keluar dari barisan oposisi, kekuatan mereka di DPR sudah di bawah 50 persen di DPR. Lihat aja nanti, koalisi oposisi akan melemah," ujarnya.

Selain itu, lanjut Yusril, jika Jokowi-Jk menang dan menawarkan kader koalisi merah putih sebagai menteri, maka bisa dipastikan koalisi ini bubar. Sehingga koalisi merah putih hanya menyisakan Gerindra dan PAN. 

"Makin banyak partai yg terima tawaran kursi menteri, makin cepat koalisi ini bubar," tulisnya.***(merdeka.com)

Munas Golkar Didesak 2014, Theo: Itu Melanggar Aturan

JAKARTA- Gejolak muncul di tubuh Partai Golkar. Ada desakan dari kader muda dan senior partai supaya Musyawarah Nasional (Munas) segera digelar akhir 2014 ini. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L Sambuga pun angkat bicara.

Kata Theo, menyelenggarakan Munas Golkar pada 2014 sama saja melanggar konstitusi partai. Hal itu bertentangan dengan rekomendasi Munas Golkar di Riau 2009 lalu.

"Jadi kalau Munas dipercepat itu tidak ada istilahnya. Kalau di kita (Golkar) itu paling tinggi Munas, atau Munas luar biasa (Munaslub). Kalau schedule kita sesuai hasil keputusan Munas Riau, Munas berikutnya diadakan 2015," kata Theo.

Pernyataan itu diungkapkan Theo saat menghadiri acara buka puasa bersama di kediaman Ketua DPD Irman Gusman, Jl Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Senin (14/7/2014).

"Jadi kalau DPP melaksanakan Munas 2014 ini, berarti DPP-nya melanggar keputusan Munas. Karena amanat dari munas, diadakan pada 2015," sambung Theo mempertegas.

Dikatakan Theo, yang mungkin dilakukan 2014 adalah Munaslub. Namun mengacu pada AD/ART Partai Golkar, menurutnya tidak ada alasan kuat untuk diadakannya Munaslub.

"Prosedurnya itu (Munaslub Golkar) bisa dilaksanakan kalau ada permintaan dari minimal 2/3 Ketua DPD I Golkar dari 33 provinsi," imbuh Theo.***(dtk)

Dewan Pers: Jadi Partisan, Jurnalis Undur Diri

JAKARTA-Dewan Pers menyerukan agar pewarta berita yang meliput momen pemilihan umum presiden tetap menjaga independensi. Namun jika tak bisa menjaga netralitas dan memilih menjadi juru kampanye partai politik tertentu, Dewan pers meminta agar jurnalis yang bersangkutan cuti atau mengundurkan diri. 

"Kami sudah menghimbau berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2014,  jurnalis tersebut untuk sementara cuti atau berhenti selamanya," kata Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers Ridlo Eisy, Rabu, 18 Juni 2014 dalam diskusi tentang "Peliputan Pilpres tahun 2014 yang Baik dan Tidak Memihak serta Menjurus Black Campaign".

Menurut Ridlo, jurnalis tersebut perlu rehat sebentar karena dianggap tak sesuai dengan prinsip profesi seorang pewarta berita. "Jadi jurnalis harusnya kan di tengah, kalau begitu, mana mungkin dia netral, partisan," katanya. 

Terkait pernyataan Dewan Pers, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Umar Idris ikut memberikan komentarnya ihwal "jurnalis jurkam".  "Jurnalis menjadi jurkam seharusnya berhenti selamanya karena setelah pemilu dia akan sulit menjaga independensinya lagi, sulit akan profesional lagi karena  dia sudah dipandang menjadi bagian dari kelompok politik, partai politik," kata Umar.

Menurut Umar, sebaiknya jurnalis itu memilih untuk menjadi politisi daripada menjadi jurnalis lagi. "Ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada media dan kepada profesi jurnalis yang sekarang di level terendah sejak reformasi tahun 1998," kata Umar.***(Sumber :Tempo.co)