JAKARTA- Sebagai Presiden dengan masa bakti dua periode, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan semua pihak agar memperhatikan suara rakyat. Misalnya, untuk menghindari politik uang dalam pemilihan presiden (pilpres) pada 9 Juli mendatang.
"Saya mendengar tentang budaya politik uang yang masih menjadi-jadi. Ke depan, mari kita bangun terus peningkatan politik di Indonesia, kita pastikan betul-betul suara dari rakyat datang dari hati mereka, bukan dengan penyebab atau alasan lain," kata Presiden SBY saat membuka rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Kamis (17/4) siang.
Memang tidak semua calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum Legislatif (pileg) kemarin terlibat politik uang. Presiden SBY juga berterima kasih kepada penyelenggara pemilu karena pileg pada 9 April lali berjalan damai dan demokratis.
Evaluasi pelaksanaan pileg dan pilpres 9 Juli mendatang merupakan salah satu topik bahasan rapat paripurna kabinet. Topik lainnya adalah melihat kembali program-program penting pemerintah yang harus diselesaikan hingga akhir masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Rapat dihadiri hamper seluruh menteri KIB II.
Soal pelaksanaan pileg lalu, SBY kembali mengingatkan kepada mereka yang kalah untuk berlapang dada dan yang menang memberi contoh bagaimana berperilaku politik yang baik. Kepala Negara berharap pilpres nanti juga berlangsung aman dan demokratis. Seluruh pihak ikut bertanggung jawab atas penyelenggaran kehidupan bernegara yang baik.
Jika pilpres berlangsung satu putaran, maka 9 juli mendatang Indonesia akan memiliki seorang presiden baru, walaupun pelantikannya masih harus menunggu hingga 20 Oktober mendatang. Jika tidak selesai, maka ada putaran kedua pada 9 September.
"Mari kita pastikan pilpres ini berlangsung damai dan demokratis. Tugas partai-partai politik adalah menentukan siapa calon presiden dan wakilnya," ujar Kepala Negara.
Rapat juga akan mendengarkan penjelasan Menko Perekonomian Hatta Radjasa dan Menkeu Chatib Basri tentang perkembangan situasi perekonomian Indonesia terkini, sekaligus agenda utama pembangunan ekonomi enam bulan ke depan.***(yor/lkbk)
