JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menerima permintaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, untuk mengaudit para penyelenggara negara yang melakukan kampanye pemilu. Apakah mereka menggunakan dana dan fasilitas negara.
Ketua BPK Hadi Poernomo menyampaikan hal ini menjawab pertanyaan wartawan, seusai menyerahkan buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013, di Kantor Presiden, Kamis (19/4) siang.
Ada permintaan dari Presiden melalui Pak Sudi, Mensesneg, untuk mengaudit seluruh penyelenggara negara yang ikut pemilu, apakah dia menggunakan fasilitas negara. BPK sedang menginventarisir dan langsung nanti mengadakan pemeriksaan," kata Hadi Poernomo.
Hadi Poernomo bersama jajaran BPK datang ke Kantor Presiden untuk menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013. Pemeriksaan dilakukan terhadap 662 obyek pemeriksaan, terdiri atas audit 117 laporan keuangan 117, 158 laporan kinerja, dan 387 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Dalam ikhtisar ini, BPK mengungkap adanya 10.966 temuan senilai Rp 13,96 triliun. Sejak tahun 2009 hingga 2013, lanjut Hadi Poernomo, BPK telah menyampaikan temuan-temuan kepada pemerintah sebanyak 212.750 temuan dengan nilai Rp 81,49 triliun. "Dari jumlah tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 114.397 rekomendasi, atau 54 persen. Lainnya sedang ditindaklanjuti," Hadi menyjelaskan.
Menurut Hadi Poernomo, BPK telah menyelamatkan atau mengembalikan uang negara sejak 2009-2013 senilai Rp 37,04 triliun.
Hadir dalam pertemuan ini, antara lain, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, Anggota I Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota II Sapto Amal Damandari, Anggota V Agung Firman Sampurna, Anggota VI Rizal Djalil, Anggota VII Bahrullah Akbar, dan Sekjen Hendar Ristri
Sedangkan Presiden didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menkeu Chatib Basri, dan Seskab Dipo Alam.***(fbw/lkbk)
Keterangan Gambar : Presiden SBY menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013 dari Ketua BPK Hadi Poernomo, di Kantor Presiden, Kamis (19/4) siang.***(foto: abror/presidenri.go.id)
