KETAPANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar rapat paripurna pendpat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2013, di ruang paripurna gedung DPRD Ketapang, Senin,(14/7).
Menurut Humas Sekretariat Daerah Ketapang,bahwa Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Ir.H Kamboja MM, didampingi wakil ketua DPRD Jamhuri Amir SH memimpin jalanya proses sidang paripurna yang dihadiri Kapolres Ketapang, Ketua Pengadilan negeri Ketapang, Plt Sekda Drs.H Mahyudin.M.Si, anggota DPRD Ketapang, Asisten III H Normaniah.S.Sos, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kantor serta kepala bagian dilingkungan pemkab Ketapang.
Lima fraksi yang menyampaikan tanggapannya masing-masing fraksi Partai Golkar,fraksi Partai PDI-P. fraksi partai Hanura, fraksi partai Demokrat dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyatakan setuju atas Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2013, setelah juru bicara dari ke empat fraksi tersebut sebelumnya menyampaikan saran dan pendapat terhadap di depan forum sidang paripurna tersebut.
Fraksi partai Golkar dalam tanggapan fraksinya yang dibacakan Gusmani menyapaikan terimakasih kepada Pemkab Ketapangyang telah menyampaikan RAPBD Kabupaten Ketapang tahun 2013. Dia menyarana agar Bupati dan Wakil Bupati segera meresmikan jembatan Kelampai Kendawangan agar masyarakat dapat menggunakan akses jembatan tersebut.
" Kepada SKPD yang diberikan tanggungjawab untuk menangani atau pekerjaan yang berkaitan langsung dengan msyarakat agar bertindak cepat,teliti dan tepat waktu sehingga anggaran tersedia terserap dengan baik ", katanya.
Sementara itu fraksi PDI-P dalam tanggapan yang dibacakan Teris Yohanes menyranakan afesiensi dan efektivitas administrasi Pemerintah daerah dengan prinsif transparansi dan mempunyai daya tangkap yang tinggi terhadap perkembangan masyarakat dan mempunyai akunstabilitas yang memadai serta dapat serta dapat menjamin pelayanan pemerintah.
" Tidak saja efisiensi dalam pelayananya tetapi juga harus sesuai dengan aspirasi masyarakat " katanya.
Fraksi Partai Hanura dalam tanggapan yang dibacakan H Dahyan mengatakan realisasi penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Ketapang yang diserap satuan kerja perangkat daerah sudah cukup baik, anggaran yang diserap sesuai dengan yang direalisasikan sampai tahun 2013.
" Namun ada beberap item yang tidak dapat terlaksanan seperti infrastrukur jalan hanya 60 persen penyerapan angaran ", katanya.
Ia mengharapkan agar misi dan visi Bupati dan wakil Bupati Ketapang dari tahun 2010 -1015 dapat dilaksanakan dengan maksimal.
Demikian juga Fraksi Demokrat dan fraksi PPP memberikan tanggapan mulai dari pelayanan pelayanan publik, inprastruktur, pendidikan,agama sosial budaya aparatur, perekonomian, air bersih dan hal hal sekecil apapun disampaikan guna untuk tercapaianya satu pemahaman bersama atas rancangan RAPBD Kabupaten Ketapang tahun 2013 sehingga harapan Kabupaten Ketapang semakin maju disegala bidang.
Setelah mendengarkan tanggapan ke lima fraksi di DPRD Kabupten Ketapang, akhirnya Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Ir H Kamboja disaksika Wakil Ketua DRPD Ketapang Jamhuri Amir dan PLT Sekda Drs Mahyudin menanda tangani persetujuan DPRD Ketapang kepada Bupati Ketapang untuk menetapkan rancangan Perda ketapang tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2013, menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang.***(lkbk)
