» » » » » Sertifikasi Gratis, Membuka Gerbang Mewujudkan Negeri Swa Sembada Pangan (Bagian Kedua)

Sertifikasi Gratis, Membuka Gerbang Mewujudkan Negeri Swa Sembada Pangan (Bagian Kedua)

Penulis By on Kamis, 28 November 2013 | No comments

Menguntungkan Petani

Peluh membasahi sekujur tubuh Heriyanto. Traktor berbahan bakar solar terus bergerak, berputar mengaduk tanah di sepetak sawah seluas 2 hektar. Petani berusia 35 tahun ini tak peduli panas matahari memanggang tubuhnya. Asa akan memperoleh hasil panen melimpah terbayang di depan matanya. 


Bukan tanpa sebab semangat Heriyanto menggelora. Pasalnya dia telah memiliki sertifikat atas tanah yang digarapnya. "Bertahun-tahun saya menggarap sawah tetapi tanahnya tak bersertifikat. Ketika BPN menawarkan sertifikat gratis, saya senang sekali," selorohnya.


Bagi Heriyanto, tanah adalah sumber kehidupannya. Tetapi sebelum tanah itu bersertifikat, Heriyanto tak serius menggarap lahan. Dia memilih menjadi tukang dan kerja serabutan. Namun ketika BPN menawarkan program sertifikasi gratis, Heriyanto ikut mendaftar. Ketika sertifikat atas namanya telah dimiliki, kehidupan Heriyanto berubah. Hari-harinya dihabiskan di sawah. "Alhamdulillah, dari sawah ini saya bisa menghidupi keluarga saya. Anak saya yang paling besar sebentar lagi akan wisuda," kata ayah tiga orang anak ini.


Kedepannya Hariyanto telah membulatkan tekad untuk terus bertani. "Tadinya tanah saya hanya dua hektar, belum lama ini saya membeli lahan lagi seluas 3 hektar. Tanah terakhir yang saya beli sedang dibantu proses pembuatan sertifikat gratisnya oleh BPN," lanjutnya.


Semangat bertani tak hanya dimiliki Heriyanto, ratusan petani di Kabupaten Ketapang mengalami hal yang sama. "Mereka semangat karena sertifikat tanah memberikan kepastian dan jaminan bagi mereka," terang Suadi, Kepala Desa Sungai Pelang, Ketapang.


Suadi memaparkan ketika program ini disosialisasikan, warganya menyambut dengan antusias. Lahan yang semula lebih banyak menganggur, kini memasuki musim penghujan mulai dibajak. "Traktornya diberikan gratis," aku Suadi yang juga bertani sepulang bertugas sebagai Kepala Desa ini.


Suadi mengaku, lewat pertanian kehidupan keluarganya lebih sejahtera. Lahan sawahnya mampu memberikan padi yang berlimpah. "Ada yang saya jual dan sebagian saya simpan. Cukup untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga kami selama satu tahun," ujarnya.


Sebagai Kepala Desa, ketika program ini diluncurkan, Suadi menjadi pihak yang banyak bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dibantu Kepala Dusun, Ketua RW dan RT, Suadi bahu membahu mengumpulkan data warga yang mau menjadi petani dengan sungguh-sungguh. "Kalau yang cuma coba-coba ya jangan, karena program sertifikat gratis ini kan memang untuk lahan pertanian."


Suadi meyakini, jika kesejahteraan keluarganya bisa terangkat, maka petani-petani lain yang memperoleh sertifikat gratis untuk tanahnya juga akan memperoleh kesejahteraan. "Sekarang, sudah ada 200 nama yang mendaftar ke saya untuk memperoleh sertifikat gratis," katanya sembari tersenyum.


Menjadi petani adalah profesi yang luar biasa. Tak heran, bupati Ketapang lebih memilih menulis petani di kolom pekerjaan. "Saya juga demikian. Pekerjaan saya adalah petani, sedangkan Kepala Bapeda (Badan Perencanaan Daerah) adalah pengabdian," kata Kepala Bapeda Ketapang, H Mahyudin.


Jajaran Pemerintag Daerah (Pemda) Kabupaten Ketapang, menjadikan bertani sebagai gaya hidup. "Karena potensi yang dimiliki oleh Ketapang sangat besar," ujarnya serius.


Pemda Ketapang terus memanfaatkan lahan yang ada. Yang sudah ada pemiliknya tapi tidak dikelola dengan baik, si pemilik dirangkul untuk mengolah lahannya menjadi lahan pertanian. Begitu pun lahan-lahan tidur, semua dimanfaatkan semaksimal mungkin.


"Dari APBD kita juga ada 250 hektar, jadi yang sudah ter program terkait program sertifikasi gratis dari BPN yaitu 12.450 hektar. Ini masuk dalam program.  100.000 hektar sawah baru dan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak boleh dialihfungsikan lahannya. Jadi khusus untuk pertanian dan tidak bisa digunakan untuk yang lain," paparnya.


Mahyudin menambahkan, "Untuk itulah kami selalu berkoordinasi dengan BPN Ketapang, lahan yang 9000 hektar sudah masuk programnya. Memang masih kecil, karena dalam sertifikat yang dikeluarkan jelas tercantum untuk lahan pertanian. Jadi kalau mau dijualbelikan maka tidak akan bisa. Selain apa yang tercantum dalam sertifikat yang dikeluarkan BPN, kami juga akan mengeluarkan Perda tidak boleh alih fungsi lahan, ditambah master plan yang sudah dibuat, itu semua untuk menguatkan bahwa lahan-lahan tersebut memang tak akan bisa beralih fungsi." 


Bayangkan, kata Mahyudin,  kalau lahan yang 100.000 hektar benar-benar bisa terwujud, maka hasil pangan yang dihasilkan akan bisa menjadi stok pangan nasional. Meski master plan sudah ada, lalu ada perda, tetapi kunci tetap pada sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN. 


Lahan yang 100.000 ribu itu bisa disediakan di Ketapang. Sekarang ini sudah disiapkan, insfrastruktur, irigasi. Kita ingin BPN fokus untuk mengamankan hal ini, karena jika tidak diamankan maka alih fungsi itu akan kembali terjadi. Ini program yang sangat strategis.


Di kabupaten ketapang ini ada tujuh kawasan kebun pangan. Menyebar di 20 kecamatan dan yang baru terealisasi sekarang ini baru dua kawasan kebun pangan. "Yang lima masih dalam proses dan terus kita siapkan."


Heriyanto, Suadi, Bupati dan jajaran Pemda Ketapang serta ratusan petani di Ketapang adalah pahlawan. Ketika pemerintah menggulirkan program ketahanan pangan, merekalah yang menjadi ujung tombak. Tetapi, petani tak bisa bekerja tanpa lahan. ***(Julie Indahrini) 

>Foto : Drs.H.Mahyudin,M.Si Kepala Bappeda Ketapang dan Garap sawah (lkbk/ ilustrasi doc.ist)
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya