Ketahanan pangan menjadi penting bagi pemerintah, ketika sebagian besar barang konsumsi kebutuhan dalam negeri diimpor, keinginan pemerintah untuk bisa swa sembada terus dilakukan. Salah satu langkah nyata mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan membuka lahan sawah. Bukan rahasia umum, banyak sawah yang beralih fungsi menjadi perumahan dan pabrik.
Program 100.000 hektar sawah pun diluncurkan. Sayang tak mudah mencari lahan seluas itu. Tetapi, Kabupaten Ketapang dengan luas 3,5 juta hektar menyimpan potensi itu. Maka, proyek pun diwujudkan di wilayah tersebut. Pemerintah melalui Kementrian BUMN bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat benar-benar merealisasikannya. Pemda, menyediakan sarana dan prasarana, mulai dari jalan hingga irigasi. Kementrian BUMN lewat perusahaan-perusahaan yang ada didalamnya langsung turun dan bersinggungan dengan petani.
Traktor sebagai alat kerja diberikan gratis kepada petani. Begitu pun dengan bibit yang disediakan oleh PT Sang Hyang Sri, pupuk diberikan oleh PT Pupuk Indonesia, land clearing dan kesiapan lahan dikerjakan oleh PT Hutama Karya. Sedangkan untuk menampung hasil padi para petani, perannya diambil oleh Bulog.
Program yang sangat lengkap, tetapi itu semua tak akan berjalan jika lahan tak tersedia. Disinilah Badan Pertanahan Nasional memiliki peran penting. Berulang kali, Hendarman Supandji, Kepala Badan Pertanahanan Nasional RI menyampaikan program strategis untuk membantu proses sertifikasi lahan, utamanya bagi petani.***(Julie Indahrini)
> Foto doc ist
