KETAPANG-Respon positif dan gerak cepat Kapolres Ketapang telah membuka kran solusi atas persoalan kemitraan Perusahaan dengan masyarakat. Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Ketapang Alfianur,dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN),Senin (28/11/2016) pagi kepada Portal LKBK65.
Menurut Alfian,bahwa muara persoalannya secara umum adalah kurangnya komunikasi dengan masyarakat setempat dan juga tidak maksimalnya kerja Koperasi yang merupakan mitra utama Perusahaan. Ditambah lagi program CSR Perusahaan yang terkesan berjalan ditempat.
“Terkait dengan Koperasi,bahwa sejatinya Perusahaan punya kewajiban penuh dalam melakukan pembinaan terhadap mitra kerjanya,inilah bagian dari akar persoalan keterlambatan penyelesaian kemitraan ini. Koperasi yang sudah berdiri sejak 2008, sampai hari ini (Nopember 2016-Red). Belum beres dengan pendataan bahkan ploting area yang sejatinya sudah terlaksana tapi masih dalam proses rencana. Jangan sampai manajemen perusahaan hanya menjadikan Koperasi sebagai stempel saja. Sungguh ironis. Bagaimana mau memajukan dan meningkatkan kesejahteraan Anggota kalau Manajemennya bermasalah. Kami melihat persoalan ini karena minimnya upaya pembinaan terhadap mereka”,kata Alfian.
Kata Alfian,akar persoalan ini terungkap Ketika Kapolres Ketapang mengundang pertemuan di Ketapang dengan para Kades pengurus Koperasi dan perwakilan Anggota Koperasi, (walaupun Ketua Umum Koperasi tidak hadir-Red). patut kita apresiasi yang tinggi kepada Kapolres Ketapang atas mediasi ini, masyarakat merasa benar-benar terbantu dalam perjuangan hak-hak normatif mereka. Dan ini bentuk intervensi positif sebagai upaya penyelesaian yang baik berkelanjutan dan bisa diterima semua pihak.
“Sehari setelah pertemuan tersebut perwakilan Koperasi, menemui Kepala Dinas Perindagkop Bapak Joko dan bagian tehnis yang membidangi Koperasi untuk meminta masukan petunjuk pemahaman dan arahan yang mencerahkan dalam rangka pembenahan Koperasi ke depan”, kata Alfian.
Selanjutnya Alfian berharap,semoga dengan pertemuan tersebut akan menjadi pintu masuk penyelesaian kemitraan yang berkepanjangan ini. Sehingga kedepan semua Perusahaan dapat menjalankan investasinya dengan baik,profesional,adil dan terpenting adalah dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya. Jika sebaliknya menambah masalah, masyarakat hanya jadi penonton lebih baik bersiap-siap undur diri dan atau di take over saja kepada Investor lain yang dianggap mampu menjalankan perusahaan perkebunan dengan harapan dampak positifnya benar-benar nyata dirasakan oleh masyarakat.
“Kami juga menghimbau kepada Perusahaan Perkebunan Sawit yang sering menggunakan jalan yang di biayai melalui APBD maupun ABPN. Hendaknya tahu dirilah. Bahwa tidak dibenarkan mempergunakan jalan-jalan Negara tersebut untuk kepentingan operasional Perusahaan, Pemerintah daerah terlalu longgar dalam menyikapi persoalan ini. Dan kami belum melihat jelas apa kontribusi Perusahaan yang menggunakan Jalan Negara tersebut sebagai bentuk kepedulian atas kerusakan jalan yang di sebabkan oleh operasional Perusahaan. Terutama angkutan TBS dan CPO”,ungkap Alfianur.
Menyinggung Program CSR, menurut Alfian bahwa mengingat Program CSR ini adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan tentu dirinya berharap agar perusahaan membuat rencana kerja yang terukur,adil dan menyentuh langsung dengan kepentingan masyarakat terutama membantu dalam program pendidikan peningkatan Sumber Daya Manusia, pemeliharaan jalan-jalan desa, penyediaan air bersih dan lain sebagainya.
“Disamping kewajiban juga sebagai bentuk menghargai masyarakat di sekitar perusahaan yang sudah ada jauh sebelum perusahaan hadir mendapatkan HGU. Perusahaan harus bermitra dan mengayomi masyarakat dengan baik, membangun komunikasi yang baik, agar kehadiran perusahaan dapat nyata dirasakan manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan tentu masyarakat pasti akan menyambut dengan baik pula”,pungkas Alfianur.***(Halim Anwar/LKBK65).
Gambar: Alfianur Anggota DPRD Ketapang dari Fraksi PAN.***(Ist).
____
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
____
