KETAPANG-Setelah melantik Sekretaris Daerah,serta Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang,Kalimantan Barat, beberapa waktu lalu. Kini Bupati Ketapang,Martin Rantan, kembali melakukan pengambilan sumpah/janji serta melantik sekitar 450 Pejabat Struktural Eselon IV dilingkungan Pemkab Ketapang, bertempat dihotel Borneo Emerland,Jum'at, (06/01/2017) siang.
Dalam sambutannya Bupati Martin Rantan,mengatakan bahwa,dalam urusan pelaksanaan keperintahan pelantikan dan mutasi jabatan adalah hal yang biasa.Dan terhadap pelaksanaan pelantikan Sekda Eselon II, II dan IV dirinya beranggapan bersih dan murni tanpa adanya Pungutan Liar (Pungli).
"Apa bila,saudara mengasih (sesuatu-red) kepada orang lain yang mengatasnamakan pejabat atau nama saya dan Tim Baperjakat itu salah sendiri mengapa melakukan hal seperti itu tadi ",tegas Bupati.
Menurutnya,jika suatu jabatan dibeli dan nanti setelah menjabat pasti yang pertama dipikirkan bagaimana cara mengembalikan uang hasil menyogog (suap-red) itu tadi. Juga Bupati mengingatkan,bagi yang telah mendapat tempat tugas baru jangan merasa kecewa dan yang mendapat tempat sesuai dengan keinginan walau tidak meminta jangan terlalu membusungkan dada.Karena untuk hal dalam pelantikan Eselon IV ini Tim Baperjakat telah melakukan pemantauan rekam jejak selama 1 tahun.
"Jadi bukan hanya pekerjaan ini hari saja,bukan hanya pekerjaan dilantik dan diambil sumpah dalam 20 menit tadi,tetapi pekerjaan selama 1 tahun.Dan perlu diketahui seorang pejabat struktural walaupun tinggal 1 bulan akan pensiun dia tidak boleh tidak mendapat jabatan saat pelantikan", jelasnya,seraya mengatakan bahwa,bisa saja yang hari ini dilantik sebagai Eselon IV tiba-tiba dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun ke depan sudah menjadi Eselon III.
Dihadapan para PNS Eselon IV yang baru dilantik,Ketua DPRD,para Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi dan Komisi DPRD Kabupaten Ketapang,Sekda Ketapang,Staf Ahli,Kepala Badan,Kepala Dinas,Assisten,dan Para pejabat Eselon III di lingkungan Pemkab Ketapang, Kasat Pol.PP dan Ketua penggerak PKK Ketapang, Bupati Martin mengingatkan,agar selalu menguasai Visi dan Misinya.Sebab jika dirinya akan berkunjung melakukan sidak ke Kantor-Kantor SKPD Ketapang,dirinya akan selalu bertanya tentang persoalan itu.
"Bukan terhadap pejabat Eselon IV dan sebagainya,sampai ke Kepala Desa pun saya akan tanya tentang Visi dan Misi itu",ujarnya.
Menurut Bupati Martin,pentingnya menguasai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih itu adalah sebagai bentuk pedoman rambu-rambu untuk pembangunan Ketapang,yang telah tertuang di Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
"Apa lagi kita tidak lama lagi akan melakukan Musrinbangdes,Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten. Ini harus selaras,seimbang,sejalan dan pararel dengan Visi dan Misi yang sudah menjadi RPJMD",tandas Bupati.
Selain itu Bupati juga mengingatkan kepada pejabat Eselon IV yang baru dilantik agar secepatnya meminta petunjuk kepada pejabat struktural diatasnya,serta paling lama minggu depannya seluruh SKPD sudah melakukan rapat internal,dari golongan seluruh Kepala Dinas, Kabid,Kasi dan Kasubbid untuk mempersiapkan asistensi DPA.
"Kita tidak mau terulang kembali saat ditahun 2016 kemaren,perencanaan selalu terlambat, LPSE berbelit-belit.Maka saya katakan untuk melakukan secepatnya asistensi DPA segera dilaksanakan agar pelaksanaan pembangunan langsung berjalan",ungkapnya.
Bupati berharap kepada para pejabat Eselon IV yang baru dilantiknya itu, agar sungguh-sungguh membantu pekerjaan di SKPD masing-masing.Menurutnya,mereka sebagai ujung tombak yang diletakkan oleh Negara,karena benar-benar secara teknis melaksanakan kegiatan yang ada dipenjabaran APBD.
"Saya berharap,di masing-masing SKPD dapat menciptakan iklim kerja kondusif,jangan seorang Kasi berkuasanya melebihi Kabid,sampai-sampai Kepala Dinas dan Kepala Badannya pun ikut Kasi tersebut. Jika ada yang seperti itu saya akan bicara dengan Baperjakat untuk meninjau ulang SKPD tersebut",tegas Bupati mengingatkan.
Menurut Bupati mengilustrasikan,bahwa di dalam SKPD tidak ada namanya matahari kembar,yang dalam pengertiannya dalam SKPD itu Kepala Dinas dan Kepala Badan hanya ada satu.
"Mengapa sampai saya bicara seperti itu,sebab APBD Ketapang ditahun 2017 ini sekitar Rp.2,011 triliun, untuk belanja modal hanya 32 persen,sedangkan sisanya cukup banyak untuk belanja pegawai. Nah untuk biaya pegawai yang angkanya triliunan rupiah ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk proses pelayanan publik dan untuk melaksanakan kepemerintahan yang baik sehingga Ketapang ini maju dan masyarakat bisa sejahtera", pungkas Bupati.***(Agus Hariyansyah/ LKBK65).
Gambar:Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Eselon IV yang diambil sumpah jabatan dan dilantik oleh Bupati Ketapang Martin Rantan,Jumat (06/01/2017).***(Foto :Agus).
___
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS SEIZIN REDAKSI. HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
___
